Dedi Mulyadi Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun untuk Jaga Proyek Infrastruktur Jabar
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Jum, 27 Feb 2026
Jabarin – Gubernur Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun untuk menjaga kelangsungan proyek infrastruktur strategis di tengah penurunan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut mencapai hampir Rp3 triliun.
Pengajuan pinjaman tersebut disampaikan Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026). Ia menyatakan langkah itu ditempuh agar sejumlah proyek prioritas tetap berjalan dalam keterbatasan ruang fiskal APBD 2026.
“Terus terang saja, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya tahun ini mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujarnya.
Sejumlah proyek yang disebut tetap menjadi prioritas antara lain pembangunan Jalur Puncak II, underpass, serta jembatan layang (flyover) di berbagai daerah.
Dedi menegaskan skema pinjaman dirancang terukur dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Ia memastikan cicilan ditargetkan selesai pada 2030.
“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” katanya.
Menurut Dedi, pembiayaan akan bersumber dari kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Skema sindikasi dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah sekaligus memastikan pengelolaan pinjaman tetap terkendali.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengonfirmasi pihaknya telah menerima dan menandatangani surat pernyataan resmi dari gubernur terkait rencana pinjaman tersebut.
“Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah,” kata Iswara.
Ia menambahkan, dalam surat tersebut Pemprov Jabar juga menyatakan komitmen untuk mematuhi arahan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan APBD 2026 di tengah tekanan likuiditas.
Saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun masih berada pada tahap komitmen formal antara eksekutif dan legislatif sebelum masuk ke tahapan teknis realisasi dan pencairan dana.
