Rencana KDM Ambil Alih Jalan Desa Disebut Nyontek Program Bang Andra
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Jum, 21 Nov 2025
Jabarin.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, berencana mengambil alih kewenangan jalan desa secara bertahap pada 2026–2027. Kebijakan ini muncul sebagai jawaban atas masalah jalan desa yang cepat rusak dan tanggung jawab pemeliharaan yang sering saling lempar antar tingkat pemerintahan.
Salah satu perubahan besar dalam rencana ini adalah peningkatan standar kualitas konstruksi. Dedi menginstruksikan penggunaan material “pasir putih” yang lebih tahan lama. Menurutnya, jalan desa yang dibangun saat ini rentan rusak karena bahan yang dipakai tidak awet.
Soal anggaran, Dedi menyatakan bahwa dana desa turut dialokasikan ulang sebagai bagian dari skema “bantuan keuangan infrastruktur desa”. Dana ini nantinya bisa digunakan untuk program sosial seperti kesehatan dan penuntasan stunting di desa.
Kebijakan ini juga bagian dari visi konektivitas untuk membangun “Jawa Barat yang terkoneksi” dari ujung ke ujung, termasuk desa-desa pegunungan yang kesulitan menjaga dan membiayai jalan mereka sendiri.
Beberapa media menyebut bahwa rencana ini “menyontek program jalan desa” seperti program Bang Andra milik Gubernur Banten, Andra Soni. Namun, jika dibandingkan, kebijakan keduanya menunjukkan perbedaan mendasar, program dari KDM bukan sekadar bantuan atau intervensi provinsi, melainkan perubahan struktur kewenangan jalan desa dengan target jangka panjang.
