Jabar Dinilai Tak Cocok untuk Sawit, Gubernur Dorong Perkebunan Sesuai Daya Dukung Lingkungan
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Rab, 31 Des 2025

Jabarin – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit baru di Jawa Barat didasarkan pada pertimbangan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Menurutnya, karakter wilayah Jawa Barat yang relatif sempit tidak sesuai untuk pengembangan komoditas sawit yang membutuhkan areal luas.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam surat edaran itu, pemerintah provinsi tidak hanya melarang penanaman sawit baru, tetapi juga mengarahkan penataan ulang komoditas perkebunan yang telah ada.
Dalam ketentuan tersebut, penanaman baru kelapa sawit dilarang di seluruh wilayah Jawa Barat, baik pada lahan milik masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya. Sementara itu, terhadap areal yang sudah tertanam sawit, pemerintah mendorong alih komoditas secara bertahap ke tanaman perkebunan lain yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi wilayah.
Alih komoditas tersebut diarahkan pada komoditas unggulan Jawa Barat atau unggulan daerah setempat, dengan mempertimbangkan kondisi agroekologi, daya dukung lingkungan, serta karakteristik wilayah. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan fungsi ekologis, konservasi tanah dan air, serta upaya mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan inventarisasi dan pemetaan areal sawit di wilayah masing-masing, sekaligus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani serta pelaku usaha perkebunan dalam proses transisi komoditas. Kebijakan ini juga diinstruksikan untuk disinkronkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, luas perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat saat ini mencapai 13.489 hektare. Sebagian besar lahan tersebut dikelola oleh BUMN, disusul perusahaan swasta dan perkebunan rakyat.
Kepada awak media, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa larangan budidaya sawit di Jawa Barat telah diminta untuk segera diterapkan melalui surat edaran atau peraturan gubernur.
“Jawa Barat daerahnya kecil dan wilayahnya sempit. Sawit membutuhkan areal yang luas sehingga tidak cocok. Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, dan kopi,” ujar Dedi, Selasa, 30 Desember 2025.
Kebijakan ini, menurut Dedi, juga dipicu oleh laporan rencana penanaman sawit di kawasan lereng Gunung Ciremai. Ia menilai kawasan tersebut harus dijaga agar fungsi lingkungan dan tata ruang wilayah tetap terlindungi.







