APBD Jabar 2025 Digenjot ke Hasil, Silpa Menyusut Tajam

Jabarin – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun anggaran 2025 menunjukkan pergeseran pola pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan percepatan belanja agar anggaran tidak mengendap, melainkan segera memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Hingga 2 Januari 2026, serapan belanja Pemprov Jawa Barat tercatat mencapai 93,40 persen. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi belanja tertinggi secara nasional dan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 84,47 persen.

Di sisi pendapatan, realisasi juga tergolong tinggi. Pendapatan daerah Jawa Barat tercatat mencapai 94,37 persen, mencerminkan keseimbangan antara perencanaan fiskal dan pelaksanaan di lapangan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa APBD tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar digerakkan untuk membiayai pembangunan dan program prioritas pemerintah daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah bekerja dengan cepat, tepat, dan mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dedi, Senin, 5 Januari 2026.

Menurut Dedi, percepatan realisasi anggaran harus berjalan seiring dengan ketepatan alokasi. Ia menegaskan bahwa belanja yang cepat tidak boleh mengorbankan kualitas maupun tujuan pembangunan.

“Tepat dalam alokasi, cepat dalam pelaksanaan, dan bermanfaat dalam hasil pembangunannya,” kata Dedi.

Ia juga menyoroti menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Jawa Barat pada tahun anggaran 2025. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Silpa Jawa Barat berada di kisaran Rp1,8 triliun, kini nilainya turun signifikan.

“Jawa Barat dalam sejarah mencatat Silpa yang sangat kecil. Biasanya Rp1,8 triliun, sekarang tinggal sekitar Rp500 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa kecilnya Silpa bukan tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, indikator utama keberhasilan APBD adalah sejauh mana anggaran tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Yang paling penting bukan hanya angkanya, tetapi hasil pembangunan yang bisa dirasakan saat ini,” pungkasnya.