Bantuan Bencana di Sukabumi Belum Cair, Dedi Mulyadi Minta Bupati Ajukan ke Provinsi

Jabarin – Warga Babakan Cisarua, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan belum diterimanya bantuan sebesar Rp10 juta yang sebelumnya disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan anggapan bahwa bantuan dari pemerintah provinsi tak kunjung direalisasikan.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di media sosialnya. Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengusulan bantuan pascabencana yang belum masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, berdasarkan data yang ia cek, Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Desember 2024 mengajukan usulan bantuan untuk sekitar 500 rumah terdampak banjir dan longsor langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan ke pemerintah provinsi.

“Usulan 500 rumah yang terdampak bencana Desember 2024 itu diajukannya ke BNPB, bukan ke provinsi,” ujar Dedi.

Meski demikian, Dedi menyatakan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia mengaku telah meminta Bupati Sukabumi untuk mengajukan ulang usulan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat segera diproses.

“Hari ini saya minta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke provinsi agar ada tindak lanjut terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor,” katanya.

Dalam pernyataannya, Dedi juga menyinggung persoalan yang lebih mendasar di Sukabumi, yakni kerusakan lingkungan yang dinilainya menjadi akar dari bencana yang terus berulang. Ia menyebut maraknya aktivitas penambangan, alih fungsi lahan, menyusutnya kawasan hijau dan hutan, hingga keberadaan kebun sawit skala besar di wilayah tersebut.

“Sukabumi itu terus-menerus mengalami problem. Kuncinya satu, alamnya rusak,” ujar Dedi.

Ia menambahkan, aktivitas perkebunan dan lalu lintas kendaraan bertonase tinggi turut berdampak pada kerusakan infrastruktur, termasuk jalan-jalan yang rusak parah.

Dedi pun menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas ketidaknyamanan pelayanan pemerintah, seraya mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai langkah pencegahan bencana.

“Kalau tidak ingin banjir, tanam pohon, bukan nanam keributan,” tutupnya.