Dedi Mulyadi Tegaskan Pemprov Jabar Akan Terus Benahi Sungai Tanpa Batas Kewenangan

Jabarin.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan pembenahan sungai di berbagai wilayah tanpa terhambat batas kewenangan administratif.

Menurutnya, selama pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran, langkah perbaikan sungai akan tetap dijalankan demi kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikan Dedi melalui video yang tayang di akun resmi instagramnya pada Minggu (9/11/2025), menanggapi persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan sungai di Jabar terbagi ke dalam tiga kewenangan: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian PUPR, Perum Jasa Tirta (PJT) sebagai BUMN, dan Dinas PSDA di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, Pemerintah Provinsi akan terus melangkah. Sungai di bawah kewenangan siapa pun, selama kami mampu dan punya kemampuan keuangan untuk membenahinya, kami akan terus melakukan,” ujar Dedi.

Selain fokus pada upaya teknis, Dedi juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia menilai peran warga sangat menentukan keberhasilan program normalisasi sungai.

“Tolong dong, buang sampahnya jangan ke sungai. Walaupun saya habis-habisan bersihin sungai, tapi kalau sungainya terus dikotorin, ya berat juga,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi menyebut pemerintah akan mulai mendesain ulang jembatan di sejumlah daerah agar memiliki bentuk melengkung. Desain ini diharapkan dapat memperlancar aliran air saat debit meningkat, sekaligus mencegah arus balik akibat tersumbat material yang terbawa banjir.

“Ke depan jembatan-jembatan akan dibuat melengkung, biar kalau airnya meluap kemudian membawa material, tidak mentok dan tidak jadi arus yang berbalik,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jawa Barat berupaya menekan risiko banjir dan membangun tata kelola air yang lebih tangguh, bukan hanya di wilayah kewenangan provinsi, tapi di seluruh daerah yang terdampak.

Sumber: Pernyataan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, 9 November 2025