Dedi Mulyadi Tegaskan Proyek Berkualitas Syarat Pembayaran Rp621 Miliar
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Kam, 15 Jan 2026
Jabarin – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan pembangunan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran 2025 senilai Rp621 miliar.
Menurut Dedi, dana untuk membayar pekerjaan tersebut tersedia di kas daerah, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menyebut penerimaan pajak kendaraan bermotor terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis, 8 Januari 2026.
Meski demikian, Dedi menegaskan pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tidak akan dilakukan secara otomatis. Pemerintah provinsi terlebih dahulu akan melakukan audit terhadap hasil pekerjaan untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan standar.
Menurutnya, audit diperlukan untuk menilai apakah hasil pekerjaan tergolong sangat baik, baik, atau justru kurang baik. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pembayaran.
“Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” tegasnya.
Dedi juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi hasil pembangunan. Ia mempersilakan masyarakat Jawa Barat menyampaikan kritik dan masukan melalui media sosial terkait proyek-proyek pembangunan yang telah dilaksanakan.
Dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah berharap dapat melakukan kontrol bersama guna memastikan pembangunan berjalan transparan dan menghasilkan kualitas yang benar-benar bermanfaat bagi publik.
