Filosofi Empat Leuweung Sunda dan Pesan Lingkungan dari Dedi Mulyadi

Jabarin.id – Cara orang Sunda memahami hutan sudah ada jauh sebelum istilah konservasi populer. Dalam tradisi, hutan atau leuweung bukan sekadar ruang hijau, tapi bagian dari tatanan hidup yang punya batas, aturan, dan nilai sendiri. Hal itu kembali disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat membuka Musyawarah Majelis Musyawarah Sunda di Gedung Sate, Sabtu (22/11).

Dalam sambutan itu, Dedi menekankan kembali empat kategori Leuweung Sunda yang menjadi pedoman leluhur: leuweung tutupan, titipan, awisan, dan garapan. Menurutnya, pembagian ini bukan sekadar istilah adat, tetapi sistem pengelolaan lingkungan yang sangat relevan hari ini.

1. Leuweung Tutupan

Kategori pertama ini adalah kawasan yang paling sakral. Tutupan tidak boleh diganggu karena menjadi penyangga utama ekosistem. Biasanya berada di wilayah sumber air dan habitat satwa. Dedi mengingatkan bahwa hutan jenis ini harus benar-benar bebas dari aktivitas manusia.

2. Leuweung Titipan

Titipan berada satu tingkat di bawah tutupan. Meski tidak seketat tutupan, kawasan ini tetap berstatus lindung. Disebut titipan karena dianggap sebagai amanah yang harus dijaga, bukan dikelola. Aktivitas manusia di sini sangat terbatas agar fungsi ekologisnya tetap terjaga.

3. Leuweung Awisan

Awisan merupakan cadangan alam. Dalam adat Sunda, masyarakat harus memiliki ruang yang disimpan untuk masa depan. Kawasan ini baru boleh dimanfaatkan ketika kebutuhan mendesak dan area garapan tidak lagi mencukupi. Konsepnya mirip tabungan ekologis.

4. Leuweung Garapan

Garapan adalah satu-satunya kategori Leuweung Sunda yang boleh dimanfaatkan masyarakat. Wilayah ini diperuntukkan bagi pertanian, pemukiman, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun batasnya tegas: garapan tidak boleh merangsek ke kawasan titipan maupun tutupan. Menurut Dedi, pelanggaran batas inilah yang kerap memicu kerusakan hutan.

Kearifan Konsep Leuweung Sunda dan Tantangan Lingkungan

Penjelasan tentang empat kategori Leuweung Sunda ini kembali relevan di tengah berbagai persoalan lingkungan di Jawa Barat. Pembukaan lahan yang tidak terkendali, berkurangnya kawasan lindung, hingga hilangnya mata air menunjukkan pentingnya kembali pada prinsip-prinsip adat.

Dedi menyebut bahwa ketika leuweung dikelola melampaui batasnya, alam akan memberi respons. Banjir bandang, kekeringan, dan gangguan ekosistem menjadi tanda bahwa tatanan lama telah dilanggar. Karena itu, ia mengajak masyarakat dan pemerintah untuk kembali melihat filosofi leuweung sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di Jawa Barat.