Gubernur Jabar Larang Hukuman Fisik di Sekolah, Guru Diminta Terapkan Sanksi Edukatif
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Kam, 13 Nov 2025
Jabarin.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran tentang larangan hukuman fisik di sekolah. Melalui kebijakan ini, guru di seluruh Jawa Barat diminta tidak lagi memberikan sanksi fisik kepada siswa, melainkan menggantinya dengan pendekatan yang edukatif dan berorientasi pada pembelajaran.
Surat edaran tersebut dikeluarkan menyusul kasus perselisihan antara orang tua murid dan seorang guru SMP di Subang. Orang tua murid keberatan karena anaknya dihukum dengan cara ditampar oleh guru.
“Kalau anak salah, cukup beri hukuman yang mendidik, seperti membersihkan halaman, mengecat tembok, atau mengurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena berisiko hukum,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (7/11/2025).
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut, surat edaran tentang larangan hukuman fisik ini telah diterbitkan dan disebarkan ke seluruh satuan pendidikan. Kebijakan berlaku bagi semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga madrasah di bawah Kementerian Agama.
Menurut Herman, disiplin siswa di sekolah harus dibangun lewat pembinaan karakter, bukan kekerasan.
“Penyelesaian masalah anak-anak harus edukatif. Tujuannya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kalau pun ada hukuman, harus bersifat mendidik, bukan menyakiti,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan ini penting untuk membentuk karakter anak di era digital ketika pengaruh media sosial semakin kuat.
“Anak-anak sekarang punya dinamika yang khas. Pendekatannya tidak bisa keras, tapi harus pedagogik. Kalau tidak didampingi dengan baik, pengaruh media sosial bisa lebih kuat daripada nasihat guru atau orang tua,” kata Herman.
Herman menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman bagi siswa di Jawa Barat.
