Tekan Risiko Banjir, KDM Mulai Pemulihan Lahan Perkebunan Negara di Malabar
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Rab, 17 Des 2025
Jabarin – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin penanaman tanaman teh dan pohon pelindung di areal Kebun Malabar milik PTPN I Regional 2, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/12/2025). Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya risiko banjir dan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Sebanyak 40 hektare lahan mulai ditanami dari total sekitar 1.300 hektare areal kebun yang direncanakan untuk dipulihkan. Pemulihan lahan tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hulu yang berperan penting dalam pengendalian tata air.
Dedi menyebut, penataan ulang lahan perkebunan menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana, mengingat Jawa Barat kerap mengalami banjir yang dipicu degradasi lingkungan, terutama di kawasan hulu dan daerah aliran sungai.
“Jawa Barat berada dalam kondisi rawan bencana. Karena itu, pengelolaan lahan, terutama di kawasan hulu, harus dikembalikan pada fungsi ekologisnya,” kata Dedi.
Penanaman kembali di Kebun Malabar dilakukan menyusul kerusakan tanaman teh yang sebelumnya terjadi di kawasan tersebut. PTPN I Regional 2 melakukan penataan ulang areal perkebunan dengan menanam kembali tanaman utama dan vegetasi pelindung untuk menjaga stabilitas lahan.
Menurut Dedi, lahan perkebunan milik negara memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pengelolaan yang tidak terkontrol berpotensi memperparah banjir, longsor, dan krisis air di wilayah hilir.
“Fungsi hutan dan perkebunan harus berjalan sebagaimana mestinya. Jika rusak, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menyampaikan bahwa program penanaman kembali dilakukan dengan perbaikan tata kelola lahan dan sistem budidaya. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan keberlanjutan areal kebun sekaligus menjaga fungsi lingkungan.
Kegiatan penanaman di Kebun Malabar ini melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari langkah pengamanan dan pemulihan lahan negara di tengah krisis lingkungan yang melanda Jawa Barat.
