Headline
light_mode
Beranda » Nasional » Pemerintah Kaji Skema Haji Tanpa Antrean, Jemaah Lama Tetap Diprioritaskan

Pemerintah Kaji Skema Haji Tanpa Antrean, Jemaah Lama Tetap Diprioritaskan

  • account_circle Redaksi Jabarin
  • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
  • print Cetak

Jabarin, Jakarta –  Pemerintah tengah mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean. Namun, perlindungan bagi jutaan calon jemaah yang sudah lama menunggu tetap menjadi perhatian utama.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan resmi yang diambil.

“Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak antre. Nah, itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, panjangnya antrean haji di Indonesia dipengaruhi tingginya jumlah pendaftar. Di sisi lain, kuota haji yang diberikan tetap terbatas.

“Semakin banyak pendaftar, semakin lama antreannya,” kata dia.

Dahnil menyebut, setiap negara memiliki pola pengelolaan haji yang berbeda. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di negara lain seperti India tidak sepanjang di Indonesia.

Pemerintah kini mengkaji kemungkinan skema yang lebih fleksibel. Salah satunya dengan model pemesanan langsung berdasarkan kuota yang diberikan Arab Saudi.

“Misalnya kita dapat kuota 200 ribu, lalu ditentukan biayanya. Nanti tidak perlu antre, siapa yang dapat, itu yang berangkat,” ujarnya.

Meski begitu, Dahnil menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan jemaah yang sudah masuk daftar tunggu. Saat ini, jumlah antrean haji di Indonesia mencapai sekitar 5,7 juta orang.

“Kita harus pastikan perlindungan bagi mereka yang sudah lama antre,” kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah masih terus mematangkan skema tersebut. Menurutnya, pembahasan akan dilakukan secara hati-hati agar kebijakan yang dihasilkan tetap adil bagi seluruh calon jemaah.

“Ini belum keputusan, masih terus kita godok agar keinginan presiden soal haji tanpa antre bisa terwujud,” ujar Dahnil.

  • Penulis: Redaksi Jabarin

Rekomendasi

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berdialog dengan karyawan kebun binatang Bonbin di Bandung. (dok: Jabarprov)

    Pemprov Jabar Bayarkan Tunggakan Gaji Karyawan Kebun Binatang Bandung

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membayarkan tunggakan gaji karyawan Kebun Binatang Bandung yang sebelumnya belum dibayarkan selama dua bulan oleh pengelola. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyaksikan langsung proses pembayaran tersebut kepada para karyawan, Jumat (3/4/2026). Sebelumnya, karyawan Kebun Binatang Bandung hanya menerima upah hingga Januari 2026 dari Yayasan Margasatwa Tamansari. “Saya […]

  • Polisi Amankan 20 Pemburu Usai Bocah Tewas Diduga Diserang Anjing Saat Nganjingan di Jasinga

    Polisi Amankan 20 Pemburu Usai Bocah Tewas Diduga Diserang Anjing Saat Nganjingan di Jasinga

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Bogor – Kepolisian masih mendalami kasus tewasnya seorang bocah berusia sekitar 9 tahun yang diduga menjadi korban serangan anjing pemburu saat aktivitas perburuan babi hutan atau nganjingan di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Minggu (7/6/2026). Dilansir dari Bogor24Jam, Kapolsek Jasinga Iptu Agus Hidayat mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 12.00 WIB dan langsung menuju lokasi […]

  • Dwi Jati Utomo, eks Ketua Tim Pemenangan KDM-Erwan Jadi Dirut MHJ ONWJ

    Dwi Jati Utomo, eks Ketua Tim Pemenangan KDM-Erwan Jadi Dirut MHJ ONWJ

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin – Mayjen TNI (Purn.) Dwi Jati Utomo mendapat amanah baru sebagai Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar Offshore North West Java (MHJ ONWJ). Dwi Jati Utomo merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan pada Pilgub Jawa Barat 2024. Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun resmi Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Sekretariat […]

  • Soroti Kasus Eks Jampidsus, Calon Ketum HIKMAHBUDHI Apresiasi Komitmen Prabowo dan Polri

    Soroti Kasus Eks Jampidsus, Calon Ketum HIKMAHBUDHI Apresiasi Komitmen Prabowo dan Polri

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Jakarta – Calon Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Ananda Budi Stiawan (ABS), menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga supremasi hukum dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap perkembangan perkara yang menyeret nama mantan […]

  • Demi Akses Kafe, Pedestrian di Kencana Loka BSD Dibongkar untuk Bangun Jembatan

    Demi Akses Kafe, Pedestrian di Kencana Loka BSD Dibongkar untuk Bangun Jembatan

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang Selatan – Pembangunan sebuah jembatan di atas aliran kali di kawasan Kencana Loka BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan, menjadi sorotan. Jembatan yang diduga dibangun sebagai akses menuju bangunan usaha tersebut disebut menyebabkan kerusakan fasilitas umum berupa jalur pedestrian dan diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lokasi pembangunan berada di depan gerai Alfamart […]

  • Foto Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) Jutek Bongso, SH., (tengah). (Dok: Pasjabar)

    Tim Hukum Jabar Istimewa Pastikan Ambil Langkah Hukum soal Ancaman ke KDM

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Jabar – Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis), Jutek Bongso, SH, MH memastikan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dugaan ancaman terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang viral di media sosial. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul dorongan dari sejumlah pihak, termasuk Paguyuban Sunda Muda (PSM), agar kasus ancaman tersebut dikawal hingga […]

expand_less