Headline
light_mode
Beranda » Nasional » Pemerintah Kaji Skema Haji Tanpa Antrean, Jemaah Lama Tetap Diprioritaskan

Pemerintah Kaji Skema Haji Tanpa Antrean, Jemaah Lama Tetap Diprioritaskan

  • account_circle Redaksi Jabarin
  • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
  • print Cetak

Jabarin, Jakarta –  Pemerintah tengah mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean. Namun, perlindungan bagi jutaan calon jemaah yang sudah lama menunggu tetap menjadi perhatian utama.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan resmi yang diambil.

“Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak antre. Nah, itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, panjangnya antrean haji di Indonesia dipengaruhi tingginya jumlah pendaftar. Di sisi lain, kuota haji yang diberikan tetap terbatas.

“Semakin banyak pendaftar, semakin lama antreannya,” kata dia.

Dahnil menyebut, setiap negara memiliki pola pengelolaan haji yang berbeda. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di negara lain seperti India tidak sepanjang di Indonesia.

Pemerintah kini mengkaji kemungkinan skema yang lebih fleksibel. Salah satunya dengan model pemesanan langsung berdasarkan kuota yang diberikan Arab Saudi.

“Misalnya kita dapat kuota 200 ribu, lalu ditentukan biayanya. Nanti tidak perlu antre, siapa yang dapat, itu yang berangkat,” ujarnya.

Meski begitu, Dahnil menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan jemaah yang sudah masuk daftar tunggu. Saat ini, jumlah antrean haji di Indonesia mencapai sekitar 5,7 juta orang.

“Kita harus pastikan perlindungan bagi mereka yang sudah lama antre,” kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah masih terus mematangkan skema tersebut. Menurutnya, pembahasan akan dilakukan secara hati-hati agar kebijakan yang dihasilkan tetap adil bagi seluruh calon jemaah.

“Ini belum keputusan, masih terus kita godok agar keinginan presiden soal haji tanpa antre bisa terwujud,” ujar Dahnil.

  • Penulis: Redaksi Jabarin

Rekomendasi

  • Keadilan di Era Layar Sentuh: Dari “No Viral, No Justice” ke Tantangan Sistem Hukum

    Keadilan di Era Layar Sentuh: Dari “No Viral, No Justice” ke Tantangan Sistem Hukum

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Oleh: Septa Aditya Aslam (Peneliti Center for Legal Policy and Digital Dynamics (CLPD) / Pusat Kajian Politik Hukum dan Dinamika Digital & Praktisi Hukum) Rutinitas masyarakat hari ini nyaris selalu dimulai dari layar ponsel. Informasi datang lebih cepat dari sebelumnya, termasuk cerita tentang ketidakadilan. Dalam hitungan jam, sebuah video bisa menyebar luas, memicu kemarahan publik, […]

  • ilustrasi Apk Nyari Gawe, aplikasi untuk mencari kerja di Jawa Barat. (dok: Ist)

    Aplikasi Nyari Gawe Jabar Catat 374 Ribu Pencari Kerja, 493 Sudah Diterima

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Aplikasi Nyari Gawe semakin banyak digunakan masyarakat Jawa Barat sebagai sarana mencari pekerjaan. Hingga 10 April 2026, tercatat sebanyak 374.567 pencari kerja telah terdaftar di platform tersebut. Dari jumlah itu, total lamaran kerja yang masuk mencapai 518.213. Data ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital untuk mengakses lowongan pekerjaan. Kepala […]

  • UIN Jakarta Klaim SDIP-TKIP Aset Negara, Yayasan Tegaskan Tanah Milik Sendiri

    UIN Jakarta Klaim SDIP-TKIP Aset Negara, Yayasan Tegaskan Tanah Milik Sendiri

    • calendar_month 7 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang Selatan – Sengketa antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta kembali memanas setelah kedua pihak saling melontarkan klaim terkait status pengelolaan SD Islam Pembangunan (SDIP) dan TK Islam Pembangunan (TKIP) di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwani, menegaskan kedatangan rombongan UIN bersama unsur Kementerian Agama […]

  • Pemprov Jabar Siap Bangun FK UIN Bandung, Mahasiswa Miskin Diminta Gratis

    Pemprov Jabar Siap Bangun FK UIN Bandung, Mahasiswa Miskin Diminta Gratis

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan siap mendukung pembangunan Fakultas Kedokteran (FK) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Namun, dukungan tersebut disertai syarat tegas: mahasiswa dari keluarga miskin di Jawa Barat harus bisa kuliah gratis. Pernyataan itu disampaikan Dedi saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-58 UIN Bandung, Rabu (8/4/2026). Ia […]

  • Captivating Tales of Travel: Journeying Through Exotic Destinations

    Captivating Tales of Travel: Journeying Through Exotic Destinations

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Ducimus nulla minima laboriosam aut magnam eius suscipit. Magnam nesciunt recusandae a repellat voluptas voluptatem ut. Nihil nam enim aliquam atque sint sequi. Enim omnis explicabo qui illum sed. Quaerat eveniet quisquam et quibusdam possimus. Aut occaecati dolor nihil. Eveniet quia ipsam dolorem accusantium ab at facere. Quam sapiente voluptas quo omnis ut explicabo eveniet.

  • Fraksi Golkar Minta KDM Ga Perlu Tanggapi Kritik Karnaval Tatar Sunda dalam Paripurna

    Fraksi Golkar Minta KDM Ga Perlu Tanggapi Kritik Karnaval Tatar Sunda dalam Paripurna

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Kritik Anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf terhadap Karnaval Milangkala Tatar Sunda dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat mendapat respons dari Fraksi Golkar. Permintaan itu disampaikan usai Maulana menyampaikan interupsi panjang terkait pelaksanaan Milangkala Tatar Sunda di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam agenda paripurna LKPJ, Senin, 11 Mei 2026. Ketua […]

expand_less