Fraksi Golkar Minta KDM Ga Perlu Tanggapi Kritik Karnaval Tatar Sunda dalam Paripurna

Jabarin, Bandung – Kritik Anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf terhadap Karnaval Milangkala Tatar Sunda dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat mendapat respons dari Fraksi Golkar.

Permintaan itu disampaikan usai Maulana menyampaikan interupsi panjang terkait pelaksanaan Milangkala Tatar Sunda di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam agenda paripurna LKPJ, Senin, 11 Mei 2026.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga menilai kritik tersebut tidak tepat disampaikan dalam forum paripurna LKPJ karena berada di luar agenda pembahasan sidang.

“Saya kira dalam semua kegiatan lembaga kedewanan kita punya tata tertib. Jadi seyogianya kita tertib terhadap semua kegiatan,” kata Yod dalam sidang paripurna.

Meski demikian, Yod mengaku tetap menghormati pandangan yang disampaikan Yusuf Maulana. Menurut dia, interupsi tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Jawa Barat.

“Saya sangat menghormati apa yang disampaikan rekan saya dari PKB. Itu sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Ada kepedulian terhadap jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Namun, ia menilai pembahasan terkait pelaksanaan Karnaval Milangkala Tatar Sunda sebaiknya dilakukan melalui forum tersendiri seperti rapat komisi atau rapat khusus DPRD.

“Kalau seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tadi yang disampaikan oleh saudara saya, kenapa tidak kita mengadakan paripurna atau rapat apa saja untuk meminta penjelasan tentang itu. Tidak di sini,” katanya.

Yod bahkan meminta agar Gubernur Jawa Barat tidak perlu menanggapi interupsi tersebut karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan agenda paripurna LKPJ.

“Tapi saya mengusulkan saudara gubernur tidak untuk menanggapi pertanyaan itu karena paripurna ini bukan untuk itu,” ucapnya.

Pandangan serupa juga disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat. Ia meminta pembahasan lebih mendalam terkait isu tersebut dilakukan di tingkat komisi agar agenda paripurna tetap berjalan sesuai jadwal.

“Yang ingin pendalaman baiknya dilakukan di komisi saja sehingga kita bisa menyelesaikan agenda paripurna ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Ahmad Hidayat.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKB DPRD Jabar Maulana Yusuf mengkritik pelaksanaan Karnaval Milangkala Tatar Sunda yang dinilainya ahistoris dan tidak memiliki landasan sejarah yang utuh.

Dalam interupsinya, ia juga menyoroti transparansi anggaran kegiatan serta meminta pemerintah menghentikan rangkaian perayaan tersebut dan melibatkan ahli sejarah Sunda dalam penyusunan narasi sejarah Tatar Sunda.