Headline
light_mode
Beranda » Opini » Keadilan di Era Layar Sentuh: Dari “No Viral, No Justice” ke Tantangan Sistem Hukum

Keadilan di Era Layar Sentuh: Dari “No Viral, No Justice” ke Tantangan Sistem Hukum

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
  • print Cetak

Oleh: Septa Aditya Aslam (Peneliti Center for Legal Policy and Digital Dynamics (CLPD) / Pusat Kajian Politik Hukum dan Dinamika Digital & Praktisi Hukum)

Rutinitas masyarakat hari ini nyaris selalu dimulai dari layar ponsel. Informasi datang lebih cepat dari sebelumnya, termasuk cerita tentang ketidakadilan. Dalam hitungan jam, sebuah video bisa menyebar luas, memicu kemarahan publik, lalu mendorong respons cepat dari pejabat maupun aparat penegak hukum.

Fenomena ini melahirkan istilah yang makin akrab di telinga publik: “No Viral, No Justice”. Keadilan seolah baru bergerak setelah sebuah kasus ramai di media sosial.

Pertanyaannya, mengapa masyarakat lebih memilih jalur viral dibanding jalur hukum formal?

Bagi banyak orang, proses hukum masih terasa rumit dan jauh dari jangkauan. Bahasa hukum tidak selalu mudah dipahami, prosedur berlapis, dan respons yang kerap dianggap lambat membuat korban merasa tidak cukup didengar. Dalam situasi seperti itu, media sosial menjadi alternatif paling cepat untuk mendapatkan perhatian.

Di ruang digital, orang tidak perlu memahami pasal atau prosedur. Mereka cukup bercerita. Respons pun datang dalam bentuk simpati, dukungan, hingga tekanan publik. Ini yang tidak selalu mereka temukan saat berhadapan langsung dengan institusi formal.

Namun, di balik itu, muncul persoalan baru. Ketika sebuah kasus viral, respons pejabat publik, termasuk anggota parlemen di Senayan, sering kali muncul dengan cepat. Pernyataan keras, pemanggilan pihak terkait, hingga tekanan terbuka kepada aparat menjadi pemandangan yang berulang.

Di mata publik, ini terlihat sebagai keberpihakan. Tetapi dalam perspektif hukum tata negara, situasi ini bisa menjadi problematis.

Penegakan hukum idealnya berjalan independen. Aparat harus bekerja berdasarkan alat bukti dan prosedur, bukan tekanan opini publik atau dinamika politik. Ketika proses hukum dipercepat atau diarahkan karena tekanan viral, maka ada risiko bergesernya prinsip objektivitas.

Masalah berikutnya adalah ketimpangan.

Jika keadilan hanya bergerak ketika sebuah kasus viral, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya akses atau kemampuan untuk membuat kasusnya ramai? Tidak semua orang punya jaringan, literasi digital, atau bahkan perangkat yang memadai.

Di titik ini, keadilan berpotensi berubah menjadi sesuatu yang tidak setara. Bukan lagi soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang paling terdengar.

Padahal, prinsip dasar hukum adalah persamaan di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa melihat latar belakang atau popularitas, berhak atas perlakuan yang sama.

Karena itu, fenomena ini tidak bisa hanya dilihat sebagai efek media sosial semata. Ini juga menjadi cermin bahwa ada hal yang perlu dibenahi dalam sistem hukum kita.

Perbaikan tidak cukup pada respons saat kasus sudah viral, tetapi justru pada tahap awal pelayanan hukum. Proses yang lebih cepat, transparan, dan komunikatif akan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk “mencari keadilan” lewat media sosial.

Di sisi lain, peran legislatif juga penting, tetapi harus ditempatkan secara tepat. Pengawasan seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan intervensi pada kasus per kasus yang sedang berjalan.

Pada akhirnya, era digital memang mengubah cara masyarakat bersuara. Namun, keadilan tidak boleh bergantung pada algoritma.

Sistem hukum harus mampu bekerja tanpa menunggu sebuah kasus menjadi ramai. Karena jika tidak, maka yang kita hadapi bukan lagi penegakan hukum yang adil, melainkan kompetisi perhatian di ruang publik.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Pirmansyah

Rekomendasi

  • GMI Indonesia Dukung BNN RI Berantas Narkoba di Kampung Bahari

    GMI Indonesia Dukung BNN RI Berantas Narkoba di Kampung Bahari

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Jakarta – Gerakan Muda Inisiatif (GMI) Indonesia mengapresiasi langkah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang menggerebek jaringan peredaran narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketua GMI Indonesia Ismail Tambunan menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto atas pengungkapan kasus narkotika yang turut menyeret dugaan tindak […]

  • SPMB Jabar Carut Marut, KDM Copot Kepala Tikomdik dan Semprot Tim IT, Netizen: Kadisdik Kemana?

    SPMB Jabar Carut Marut, KDM Copot Kepala Tikomdik dan Semprot Tim IT, Netizen: Kadisdik Kemana?

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 kembali menjadi sorotan publik. Setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Selasa (9/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, KDM sempat menegur tim teknologi informasi (IT) yang menangani sistem […]

  • Wagub Erwan Dukung Sophia Albeck Kenalkan Pariwisata Jabar ke Dunia

    Wagub Erwan Dukung Sophia Albeck Kenalkan Pariwisata Jabar ke Dunia

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Sophia Rebecca Albeck yang akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Tourism World 2026 di China, Agustus mendatang. Keikutsertaan ini dinilai bukan sekadar kompetisi, tetapi bagian dari strategi promosi pariwisata Jawa Barat ke tingkat global. Erwan menyebut, ajang internasional tersebut menjadi peluang […]

  • GMKI Tangsel Gelar Konpercab Perdana, Ismail Tambunan dan Joseph Kumaat Terpilih Pimpin Cabang

    GMKI Tangsel Gelar Konpercab Perdana, Ismail Tambunan dan Joseph Kumaat Terpilih Pimpin Cabang

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    JABARIN.ID, TANGSEL – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Konferensi Cabang (Konpercab) ke-I sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat cabang. Agenda tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan GMKI Tangerang Selatan setelah resmi berstatus cabang definitif. Dalam Konpercab, peserta sidang menetapkan Ismail Tambunan sebagai Ketua Cabang dan Joseph William Jeffrey Kumaat sebagai […]

  • Disperkimta Tangsel Ajak Warga Awasi Pembangunan Jalan dan Saluran Lingkungan

    Disperkimta Tangsel Ajak Warga Awasi Pembangunan Jalan dan Saluran Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    JABARIN.ID, TANGSEL – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan mengajak masyarakat ikut mengawasi pembangunan infrastruktur lingkungan yang saat ini tengah berlangsung di berbagai wilayah. Pembangunan yang meliputi jalan lingkungan dan saluran drainase tersebut sebagian besar merupakan hasil usulan warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kepala Disperkimta Kota Tangsel Aries Kurniawan […]

  • Diskusi Bersama Polda Metro Jaya, Aktivis Tangsel Dorong Polri Kembali ke Marwahnya

    Diskusi Bersama Polda Metro Jaya, Aktivis Tangsel Dorong Polri Kembali ke Marwahnya

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangsel – Perubahan tagline Polri dari Presisi menjadi Polri Bersama Masyarakat dinilai harus diikuti perubahan nyata dalam budaya pelayanan dan pendekatan kepolisian kepada masyarakat. Aktivis Jaringan Kebudayaan Rakyat, Tb. Ardhiansyah Adhit, mengatakan perubahan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pergantian slogan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pengayom masyarakat. Hal itu disampaikannya […]

expand_less