Dedi Mulyadi Soroti Dilema Pers, Jurnalis Takut Kehilangan Biaya Produksi

Jabarin, Bandung –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti dilema yang dihadapi insan pers di tengah perkembangan media digital. Menurutnya, ancaman terhadap jurnalisme saat ini bukan hanya tekanan dari pihak tertentu, tetapi juga persoalan keberlangsungan produksi dan biaya operasional media.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM saat memberikan sambutan dalam acara Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Rabu (28/10/2026).

Dalam acara yang mengangkat tema “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media” tersebut, Dedi menilai insan pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga etika profesi, kebenaran, dan keadilan.

Namun, menurutnya, kondisi industri media saat ini menghadirkan persoalan tersendiri bagi keberlangsungan jurnalisme.

“Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapa pun, bukan takut terhadap apa pun. Yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” kata KDM.

Ia meyakini, setiap perubahan zaman akan menyeleksi pihak-pihak yang mampu bertahan. Menurutnya, media yang tetap menjaga independensi dan berani menyampaikan kebenaran akan mampu melewati berbagai tantangan.

Dedi juga menyoroti perbedaan antara kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di media sosial. Ia menilai kebebasan di media sosial kerap tidak diimbangi tanggung jawab dan etika sebagaimana yang melekat pada profesi jurnalis.

“Yang kedua, kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial ini justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat oleh etika apa pun. Dia tidak terikat oleh etika profesi, dia tidak terikat pada organisasi, dan dia tidak terikat oleh hukum,” paparnya.

Menurut Dedi, kondisi tersebut dapat memicu penyebaran stigma dan serangan terhadap individu melalui media sosial. Sementara itu, insan pers yang bekerja dengan prinsip dan tanggung jawab profesional justru menghadapi tekanan ekonomi.

Ia menilai situasi tersebut menjadi persoalan yang perlu dibenahi agar kebebasan berekspresi tidak justru merusak kualitas ruang publik.

“Ini yang menjadi ancaman kita, karena ke depan adalah lahirnya orang yang tidak beradab dan tidak memiliki peradaban,” ujarnya.

Dedi menambahkan, media sosial dan pers semestinya menjadi sarana untuk mendorong kemajuan bangsa, meningkatkan kecerdasan masyarakat, serta membangun tanggung jawab publik.

Menurutnya, kualitas demokrasi juga sangat bergantung pada kualitas masyarakat yang terlibat di dalamnya.

“Berdemokrasi akan melahirkan demokrasi yang sehat manakala diisi oleh orang-orang yang sehat pikirannya. Demokrasi akan mengalami kekacauan dan kehancuran manakala diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kesehatan pikirannya,” tuturnya.

Selain itu, Dedi menyoroti fenomena penggunaan pers untuk kepentingan pribadi. Ia menilai praktik tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga media dan profesi jurnalistik.

“Terdegradasinya jurnalisme itu disebabkan berkeliarannya orang yang menggunakan pers sebagai bagian untuk kehidupan personal, bukan untuk kemajuan demokrasi dan kemanusiaan,” tegasnya.

Karena itu, Dedi mendorong Dewan Pers mengambil peran lebih besar dalam memperkuat profesionalisme dan menjaga martabat pers.

Ia berharap Dewan Pers dapat memelopori pengenalan media dan insan pers yang menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Dengan begitu, pers kembali menjadi lembaga yang dihormati dan menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga memberikan santunan masing-masing sebesar Rp50 juta kepada keluarga jurnalis yang hingga kini belum ditemukan setelah bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.