SPMB Jabar Carut Marut, KDM Copot Kepala Tikomdik dan Semprot Tim IT, Netizen: Kadisdik Kemana?

Jabarin – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 kembali menjadi sorotan publik. Setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Selasa (9/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, KDM sempat menegur tim teknologi informasi (IT) yang menangani sistem SPMB. Momen tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Tak lama setelah kunjungan itu, KDM juga menonaktifkan sementara Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar. Posisi tersebut untuk sementara diisi oleh pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat guna membantu pembenahan sistem.

Di tengah polemik tersebut, muncul unggahan yang disebut berasal dari istri salah satu petugas SPMB. Dalam unggahan yang beredar di platform Threads melalui akun @azharrafa, ia mengaku sedih melihat suaminya menjadi sorotan publik usai video teguran tersebut viral.

Menurut unggahan itu, suaminya bukan vendor pembuat aplikasi SPMB, melainkan petugas yang selama ini membantu operasional sistem. Ia juga menyebut sang suami kerap bekerja hingga larut malam selama proses pelaksanaan SPMB berlangsung.

Unggahan tersebut kemudian memicu perdebatan baru di media sosial. Sejumlah netizen menyampaikan simpati kepada petugas teknis dan mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB.

Beberapa komentar yang ramai muncul menilai operator dan tim teknis hanya menjalankan sistem yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Sebagian warganet juga menyoroti peran Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, yang diketahui turut berada di lokasi saat kunjungan KDM berlangsung.

“Operator hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan di atas,” tulis salah satu netizen.

Komentar lain mempertanyakan mengapa sorotan lebih banyak tertuju kepada petugas teknis dibanding pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.

Meski demikian, terdapat pula netizen yang menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari layanan helpdesk, kendala sistem, hingga proses pelaksanaan SPMB di lapangan.

Hingga kini, pelaksanaan SPMB Jawa Barat masih menjadi perhatian publik. Berbagai keluhan maupun masukan dari masyarakat terus bermunculan di media sosial seiring berlangsungnya proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2026.