Pemprov Jabar Batal Pinjam Rp3,4 Triliun, KDM Buka Opsi Tunda Bayar
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
- print Cetak
Foto Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam agenda Musrenbang Jabar 2027 di Bale Gede, Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4). (Tangkapan Layar YouTube Bapeda Jabar)
Jabarin, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat batal mengajukan pinjaman sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menutup kekurangan fiskal. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia, termasuk membuka opsi pembayaran kegiatan tahun anggaran 2026 pada 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembatalan pinjaman tersebut tidak berarti program pembangunan tahun ini dihentikan. Pemprov Jabar tetap menjalankan program berdasarkan skala prioritas dan berupaya menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan.
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup, tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujar Dedi.
Ia mengakui adanya kekurangan fiskal di lingkungan Pemprov Jabar. Namun, menurutnya, kondisi tersebut akan dihadapi dengan mengoptimalkan pengelolaan anggaran tanpa menambah beban pinjaman dan bunga.
Dedi menyebut, salah satu opsi yang mungkin ditempuh adalah menunda pembayaran sejumlah kegiatan tahun anggaran 2026 hingga 2027.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” katanya.
Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat atas dukungan terhadap program pembangunan dan pengelolaan anggaran. Ia turut berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Dedi mengapresiasi masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang kemampuan keuangan Pemprov Jabar dalam menjalankan program pembangunan.
- Penulis: Tim Redaksi
