Kasus Dana Haji Furoda Rp24,29 Miliar, Empat Orang Disebut Masuk Daftar Pencarian Saksi
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month 8 jam yang lalu
- print Cetak

Jabarin, Jakarta – Empat orang disebut masuk Daftar Pencarian Saksi (DPS) dalam penyidikan kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana penyelenggaraan ibadah Haji Furoda 2025. Perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur itu berkaitan dengan dana Rp24,29 miliar untuk pemberangkatan 320 calon jamaah.
Informasi tersebut disampaikan kuasa hukum PT Pradana Grasindo Travel (Grasindo), Dony Zulfikar Batubara, dari DZB Advocates & Legal Consultants. Ia menyebut laporan perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/4644/XII/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/PMJ tertanggal 10 Desember 2025.
Menurut Dony, Grasindo melaporkan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang melibatkan PT Nhenk Jaburnur Tours (NJBR). Nengsih Tuharea disebut sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut sekaligus pihak yang menawarkan paket dan visa Haji Furoda.
Dari total dana Rp24,29 miliar yang diserahkan Grasindo kepada NJBR, baru Rp19,5 miliar yang dikembalikan. Dengan demikian, masih terdapat sisa dana sebesar Rp4,79 miliar yang belum dikembalikan.
“Dari total tersebut, baru Rp19,5 miliar yang dikembalikan. Sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp4.790.000.000 yang belum dikembalikan oleh pihak NJBR,” kata Dony.
Empat orang disebut masuk DPS
Dony menyampaikan, berdasarkan informasi perkembangan penanganan perkara yang diterima pihaknya, penyidik menerbitkan empat DPS pada 27 Oktober 2026. Keempat nama tersebut adalah:
1. Nengsih Tuharea, DPS Nomor DPS/52/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
2. Umi Tjahjani Kartikaningsih, DPS Nomor DPS/53/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
3. Geby Maruapey, DPS Nomor DPS/54/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
4. Uma Zahroh, DPS Nomor DPS/55/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
Menurut Dony, keempat orang tersebut belum memenuhi panggilan penyidik, baik saat proses penyelidikan maupun penyidikan.
Berawal dari penawaran paket haji
Dony menjelaskan, perkara ini bermula pada November 2024 ketika Grasindo menerima penawaran penyediaan paket Haji Furoda 2025 melalui NJBR dan seseorang bernama Sadri.
Dalam proses perkenalan tersebut, Nengsih Tuharea disebut mengaku sebagai Direktur Utama NJBR sekaligus penyedia paket dan visa Haji Furoda. Dony juga menyebut perkenalan antara Grasindo dan NJBR diperantarai Eka Oktavia Sukoco, yang dikenal dengan nama Evy.
Menurut Dony, saat itu Evy menyampaikan bahwa suaminya bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.
Sejak November 2024 hingga April 2025, Grasindo kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dengan total mencapai Rp24,29 miliar. Pembayaran tersebut dilakukan dengan jaminan visa akan terbit sesuai jadwal.
Namun, menurut Dony, realisasi keberangkatan tidak berjalan sesuai kesepakatan. Pada 11 Mei 2025, NJBR disebut sempat menginformasikan bahwa visa untuk dua jamaah telah terbit dan meminta seluruh paspor diserahkan pada 21 Mei 2025.
Akan tetapi, hingga batas waktu yang disepakati, visa untuk keberangkatan tersebut tidak terealisasi. Pada 2 Juni 2025, NJBR kemudian menyampaikan bahwa keberangkatan Haji Furoda 2025 tidak dapat dilaksanakan.
Grasindo selanjutnya meminta pengembalian dana sesuai perjanjian. NJBR disebut telah mengembalikan Rp19,5 miliar secara bertahap, tetapi masih menyisakan Rp4,79 miliar.
Dony mengatakan, upaya penagihan melalui surat peringatan pada 8 September 2025 belum membuahkan hasil. Ketika pihak Grasindo mendatangi alamat kantor NJBR di Hotel Naraya, Jalan Pemuda Nomor 18, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 15 Oktober 2025, kantor tersebut disebut sudah tidak beroperasi selama sekitar enam bulan.
Minta penyidikan segera dituntaskan
Dony menyatakan pihaknya menghormati kewenangan penyidik dalam menangani perkara tersebut. Namun, ia berharap proses penyidikan dapat segera dituntaskan karena menyangkut dana dalam jumlah besar.
Pihak Grasindo juga meminta penyidik menetapkan para terlapor sebagai tersangka serta melakukan penangkapan dan penahanan apabila syarat hukum telah terpenuhi.
“Pihak Grasindo berharap Polres Metro Jakarta Timur dapat menuntaskan proses penyidikan dan menetapkan para terlapor sebagai tersangka serta dilakukan penangkapan dan penahanan, karena dinilai telah memenuhi dua alat bukti yang sah,” ujar Dony.
Perkara tersebut dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- Penulis: Tim Redaksi
