Aktivis Mahasiswa Buddhis Soroti Konser Andrea Bocelli di Borobudur, Minta Kesakralan Candi Dijaga

Jabarin, Tangerang – Ketua PC Hikmahbudi Tangerang Selatan, Trio Anggara, menyoroti penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur. Ia meminta pemerintah dan pengelola kawasan tetap mengedepankan nilai sejarah serta spiritualitas Borobudur dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan tersebut.

Menurut Trio, penyelenggaraan konser berskala internasional di kawasan candi tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi pariwisata, hiburan, dan peningkatan ekonomi. Aspek sejarah, spiritualitas, serta penghormatan terhadap identitas keagamaan juga perlu menjadi pertimbangan.

Ia menegaskan, sorotannya bukan merupakan bentuk penolakan terhadap seni, musik, maupun kehadiran musisi internasional seperti Andrea Bocelli. Namun, ia mempertanyakan kelayakan pemilihan kawasan Candi Borobudur sebagai lokasi penyelenggaraan konser.

“Borobudur bukan sekadar destinasi wisata atau bangunan bersejarah yang dapat dipandang dari nilai komersialnya. Borobudur merupakan warisan peradaban Buddha yang memiliki makna historis, filosofis, dan spiritual yang sangat mendalam bagi umat Buddha,” ujar Trio dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Trio mengakui, konser berskala internasional berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kunjungan wisatawan hingga terbukanya peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, ia mempertanyakan apakah manfaat ekonomi tersebut harus diperoleh dengan menggunakan kawasan candi sebagai lokasi pertunjukan. Menurutnya, pemerintah dan penyelenggara dapat mempertimbangkan lokasi alternatif di sekitar Borobudur.

Dengan pilihan lokasi tersebut, kata dia, kegiatan pariwisata dan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan tanpa mengesampingkan nilai spiritual kawasan candi.

Selain pemilihan lokasi, Trio juga menyoroti pembatasan akses kunjungan reguler ke Candi Borobudur selama penyelenggaraan kegiatan. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kepentingan komersial lebih diutamakan dibandingkan akses masyarakat terhadap warisan budaya.

Ia juga meminta pemerintah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan Borobudur melibatkan organisasi keagamaan Buddha sebelum memberikan persetujuan terhadap kegiatan berskala besar yang berpotensi bersinggungan dengan nilai kesakralan kawasan.

Organisasi seperti WALUBI, PERMABUDHI, KASI, serta organisasi umat dan mahasiswa Buddhis lainnya, menurut Trio, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan.

“Keterlibatan organisasi umat Buddha bukan semata-mata persoalan formalitas, melainkan bagian dari penghormatan terhadap komunitas yang memiliki ikatan historis dan spiritual dengan Borobudur,” katanya.

Trio berharap pemerintah dan pengelola kawasan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemanfaatan Borobudur. Ia juga mendorong adanya batasan yang jelas antara kepentingan pariwisata, kegiatan kebudayaan, dan aktivitas komersial.

Menurutnya, pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi tetap dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga nilai spiritual serta kesakralan Borobudur.

“Jangan sampai atas nama pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, kita justru kehilangan kepekaan dalam menghormati nilai spiritual dan kesakralan sebuah warisan peradaban. Ekonomi memang penting, tetapi penghormatan terhadap tempat suci merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.