Buruh FSPMI Desak KDM Tetapkan UMP Jabar 2027 Sebesar Rp 4,1 Juta
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
- print Cetak

Foto Gedung Sate, Bandung yang rencananya akan terhubung dengan halaman Gasibu. (dok: Jabarin/Psy)
Jabarin, Bandung – Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (5/11/2026).
Dalam aksinya, buruh mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni Rp 4.122.871.
Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Supriyadi Pyong, mengatakan upah minimum yang berlaku saat ini belum mencukupi kebutuhan hidup pekerja.
Menurutnya, UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp 2,3 juta masih jauh dari angka KHL pekerja yang mencapai Rp 4,12 juta.
“Kita minta agar gubernur menetapkan Upah 2027 terkait UMP sebesar 100 persen KHL,” kata Supriyadi kepada awak media di sela-sela aksi.
FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan Upah 2027
Selain mendesak kenaikan UMP, FSPMI Jawa Barat menyampaikan dua tuntutan lainnya terkait kebijakan pengupahan 2027.
Pertama, buruh meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Khusus UMSP, mereka mengusulkan nilainya ditetapkan 5 persen lebih tinggi dari UMP Jawa Barat.
Kedua, buruh meminta pemerintah menggunakan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa dalam menentukan kenaikan upah.
Berdasarkan perhitungan tersebut, FSPMI mengusulkan kenaikan upah sekitar 7,5 hingga 9,5 persen.
Supriyadi menjelaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan buruh serentak di berbagai provinsi di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi terkait penetapan upah 2027.
“Hari ini adalah awal permulaan perjuangan upah kita tahun 2027,” tegasnya.
Ancam Kerahkan Massa Lebih Besar ke Gedung Sate
Supriyadi mengatakan, jika tuntutan di tingkat provinsi tidak terpenuhi, pihaknya akan mendorong perjuangan kenaikan upah melalui penetapan UMK dan UMSK di masing-masing daerah.
“Dan apabila tidak terpenuhi 100 persen KHL, kita serahkan di daerah kawan-kawan masing-masing, terutama di kabupaten dan kota agar maksimalkan UMK dan juga UMSK,” ujarnya.
DPW FSPMI Jawa Barat juga memperingatkan akan menggelar aksi dengan massa lebih besar apabila tuntutan kenaikan UMP sebesar 100 persen KHL tidak dipenuhi Gubernur Jawa Barat.
“Apabila tidak terpenuhi sama Gubernur Jawa Barat, Insyaallah kita akan tumpahruahkan seluruh anggota Jawa Barat ke Kota Bandung, terutama di depan kantor Gedung Sate,” pungkas Supriyadi.
- Penulis: Tim Redaksi
