Diskusi Bersama Polda Metro Jaya, Aktivis Tangsel Dorong Polri Kembali ke Marwahnya
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- print Cetak

Jabarin, Tangsel – Perubahan tagline Polri dari Presisi menjadi Polri Bersama Masyarakat dinilai harus diikuti perubahan nyata dalam budaya pelayanan dan pendekatan kepolisian kepada masyarakat.
Aktivis Jaringan Kebudayaan Rakyat, Tb. Ardhiansyah Adhit, mengatakan perubahan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pergantian slogan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pengayom masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi santai yang digelar Badan Peneliti Independen-Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI-KPNPA) bersama DPP Sahabat Jawara Bersatu (SJB) di bilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (6/11/2026).
“Pada prinsipnya, saya mendukung penuh niat Polri untuk kembali kepada marwahnya. Polri itu bukan alat kekuasaan, melainkan institusi penjamin keamanan masyarakat,” kata Adhit.
Menurutnya, semangat Polri Bersama Masyarakat harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Ia menjelaskan, sila kedua menuntut kepolisian hadir dengan pendekatan manusiawi. Polisi harus mengedepankan sikap tidak arogan, tidak represif, serta mampu mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil tindakan.
Sementara itu, sila kelima menuntut keadilan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan akses maupun kekuasaan.
“Kalau Presisi itu bicara soal cara kerja yang tepat, cepat dan transparan, maka Polri Bersama Masyarakat itu bicara soal jiwa. Jiwa yang kembali ke rakyat, jiwa yang kembali ke Pancasila,” ujarnya.
Tiga Catatan untuk Perubahan Polri
Meski mendukung perubahan tersebut, Adhit mengingatkan bahwa slogan baru tidak akan berarti apabila hanya menjadi identitas dalam spanduk dan seragam.
Ia menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian Polri agar perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertama, literasi perubahan. Menurutnya, pemahaman mengenai semangat Polri Bersama Masyarakat harus menjangkau seluruh tingkatan kepolisian, mulai dari Polsek hingga Bhabinkamtibmas.
Kedua, pembenahan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Ia menilai pelayanan kepolisian tidak cukup hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga harus ramah, jelas dalam prosedur, dan adil dalam mengambil keputusan.
Ketiga, keberlanjutan dialog dengan masyarakat. Forum diskusi seperti yang digelar di Warkop Cagar Alam diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi ruang komunikasi rutin antara kepolisian dan masyarakat.
“Kami di Jaringan Kebudayaan Rakyat, GMPRI, PPM, dan Dewan Kesenian Tangsel sejatinya siap menjadi mitra literasi. Karena budaya itu dibangun lewat percakapan, bukan lewat instruksi,” kata Adhit.
Ia juga menawarkan tiga gerakan budaya sebagai bentuk implementasi semangat Polri Bersama Masyarakat, yakni budaya mendengar, budaya melayani dengan adab, dan budaya kemitraan.
Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra dalam menjaga keamanan, bukan sekadar objek pengawasan.
“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi hasil gotong royong budaya. Seniman, mahasiswa, aktivis, tokoh agama, tokoh adat, semua adalah bagian dari ekosistem keamanan,” ujarnya.
Adhit berharap perubahan pendekatan tersebut dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Masyarakat akan mencintai dengan sendirinya, karena mereka merasa dilindungi, bukan ditakuti. Itulah Polri yang kembali kepada Pancasila. Itulah Polri yang kembali kepada rakyat,” pungkasnya.
BPI-KPNPA Apresiasi Kedekatan Polri dengan Masyarakat
Dalam kegiatan yang sama, Ketua Umum BPI-KPNPA RI, Drs. TB Rahmad Sukendar, mengapresiasi upaya kepolisian membangun kedekatan dengan masyarakat melalui semangat Polri Bersama Masyarakat.
Menurut Rahmad, kehadiran polisi di tengah masyarakat harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, kriminalitas, hingga kebutuhan pelayanan publik.
Ia menilai sinergi kepolisian dan masyarakat sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pelayanan publik dan penegakan hukum yang lebih baik.
Rahmad juga menekankan pentingnya membangun institusi kepolisian yang humanis, responsif, dan profesional.
Di sisi lain, ia mengungkapkan BPI-KPNPA berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Mabes Polri dalam waktu dekat. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan sejumlah persoalan di tubuh Polri, termasuk kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal polisi dan kini ditahan di Mako Brimob.
- Penulis: Tim Redaksi
