Di Balik Wacana Relokasi Badak Jawa, Kawasan Laut Ujung Kulon Masuk Peta Usaha Pertambangan
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month 9 jam yang lalu
- print Cetak

Jabarin, Banten – Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan sejumlah pertanyaan. Di tengah alasan mitigasi bencana yang disampaikan pemerintah pusat, peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menunjukkan adanya zona pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Dalam lampiran peta keputusan tersebut, area perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Ketetapan ini dikonfirmasi Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy.
Meski demikian, Ari menegaskan bahwa penetapan WUP tidak otomatis membuat kegiatan pertambangan dapat langsung dilakukan. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan rencana tata ruang dan persyaratan perizinan.
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari seperti dikonfirmasi AFU, Senin (16/11/2026).
Dalam ketentuan ESDM, WUP merupakan bagian dari penetapan wilayah pertambangan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan. Dengan demikian, status tersebut tidak dapat disamakan dengan izin operasi pertambangan yang sudah terbit.
Namun, keberadaan zona pertambangan di sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai potensi dampaknya terhadap ekosistem darat dan laut.
Relokasi badak dan alasan mitigasi bencana
Sorotan terhadap peta pertambangan muncul bersamaan dengan wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.
Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Hashim menyebut potensi gempa bumi, tsunami, dan dampak letusan Gunung Anak Krakatau sebagai risiko yang perlu diantisipasi. Menurutnya, bencana besar di kawasan Ujung Kulon berpotensi mengancam keberlangsungan populasi Badak Jawa yang saat ini hanya ditemukan di Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa rencana pemindahan tersebut dapat menggunakan skema pendanaan konservasi dengan melibatkan investor atau lembaga donor.
Gagasan itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai urgensi pemindahan, kesiapan habitat tujuan, serta risiko yang mungkin dihadapi satwa selama proses translokasi.
Hingga kini, penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dan wacana relokasi Badak Jawa merupakan dua kebijakan yang perlu dikaji secara terpisah. Belum ada bukti yang menunjukkan keduanya memiliki hubungan langsung.
Meski begitu, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana perlindungan kawasan konservasi akan dijamin, termasuk ketika terdapat potensi kegiatan pertambangan di wilayah perairan sekitarnya.
Pemprov Banten keberatan terhadap relokasi
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon.
Dimyati menilai keberadaan satwa tersebut memiliki nilai penting bagi identitas dan kekayaan alam Banten. Ia juga mempertanyakan alasan serta urgensi pemindahan ke Jawa Timur.
“Saya keberatan karena badak itu asetnya Banten. Kalau enggak ada badak, ya bukan Banten. Saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” kata Dimyati di Serang, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyinggung keterkaitan Badak Jawa dengan sejarah dan kearifan lokal masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat Baduy. Menurut Dimyati, sebagian masyarakat memandang keberadaan satwa tersebut memiliki nilai simbolis dalam menjaga alam dan wilayah Banten.
“Karena biar bagaimana badak itu sumber, dianggap sebagai sumber pengamanan daerah dari bencana,” ujarnya.
Dimyati menyatakan akan memanggil pengelola Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi populasi dan habitat Badak Jawa serta alasan yang melatarbelakangi wacana pemindahan tersebut.
Perdebatan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai apakah Badak Jawa perlu dipindahkan atau tetap berada di Ujung Kulon. Pemerintah juga dituntut menjelaskan bagaimana perlindungan habitat asli satwa tersebut dijalankan, termasuk kepastian pengendalian aktivitas manusia di kawasan penyangganya.
Di tengah rencana relokasi dan penetapan wilayah pertambangan, perlindungan Badak Jawa membutuhkan kajian terbuka, berbasis data, serta melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, ilmuwan, dan organisasi konservasi.
- Penulis: Tim Redaksi
