95,4 Persen Warga Jabar Puas dengan Kinerja Dedi Mulyadi, Ini Temuan LSI

Jabarin, Bandung – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM mencapai 95,4 persen setelah sekitar satu setengah tahun memimpin provinsi tersebut.

Hasil survei tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam pemaparan survei evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (23/7/2026).

Dari total responden yang diwawancarai, sebanyak 39,3 persen menyatakan sangat puas dan 56,1 persen cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi. Sementara itu, responden yang menyatakan kurang puas tercatat 3,3 persen, tidak puas 0,5 persen, serta 0,8 persen menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

“Yang kita temukan adalah bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada gubernur itu berada di posisi 95,4 persen,” kata Djayadi.

Survei dilakukan pada 2 hingga 9 Juli 2026 dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara proporsional di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Faktor Program dan Figur

Menurut LSI, tingginya tingkat kepuasan publik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih dari 60 persen responden menilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Selain itu, sektor infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan menjadi program yang cukup banyak mendapat apresiasi dari masyarakat.

LSI juga menyoroti faktor figur Dedi Mulyadi yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik. Popularitas yang hampir menyentuh 100 persen, gaya komunikasi yang dekat dengan masyarakat, serta aktivitas yang intens di media sosial disebut menjadi faktor pendukung tingginya tingkat kepuasan.

“Faktor figur dan faktor program memang menjadi dua aspek yang sangat menonjol,” ujar Djayadi.

Dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi di Jawa Barat, berbagai aktivitas dan program pemerintah yang disampaikan melalui media sosial dinilai turut memperkuat citra positif pemerintah daerah di mata masyarakat.

Kebijakan yang Banyak Menjadi Perhatian Publik

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat ini muncul di tengah sejumlah kebijakan yang banyak menyita perhatian publik selama kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, Dedi dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk menangani berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari penataan kawasan yang dianggap melanggar tata ruang, penanganan persoalan lingkungan, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai kebijakan di sektor pendidikan yang kerap menjadi perbincangan publik.

Gaya kepemimpinan yang mengedepankan komunikasi langsung dengan warga juga menjadi ciri khas yang membedakannya dengan kepala daerah lain. Berbagai sidak dan penanganan keluhan masyarakat rutin dibagikan melalui media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Namun demikian, sejumlah kebijakan Pemprov Jawa Barat juga sempat memunculkan perdebatan. Di antaranya kebijakan pendidikan, penambahan kuota rombongan belajar di sekolah negeri, hingga program bantuan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui skema kerja sama dengan sekolah swasta.

Meski menuai kritik dari sebagian pihak, berbagai kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai upaya memperluas akses layanan publik.

Ekonomi Masih Menjadi Tantangan

Di balik tingginya tingkat kepuasan publik, LSI mencatat masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Sektor ekonomi menjadi salah satu tantangan yang masih dirasakan masyarakat. Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap beberapa program spesifik Pemprov Jawa Barat juga masih tergolong rendah di sejumlah daerah.

Survei mencatat wilayah seperti Pangandaran, Tasikmalaya, dan Bandung Barat memiliki tingkat evaluasi yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

Karena itu, Djayadi menilai tantangan berikutnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mempertahankan tingkat kepuasan publik sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan dan sosialisasi program hingga ke seluruh wilayah.

Survei LSI ini menjadi salah satu indikator terbaru mengenai penerimaan publik terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan dalam periode pemerintahan 2025–2030.