Headline
light_mode
Beranda » Budaya dan Sosial » Cerita Dedi Mulyadi Menikah Sederhana, Kini Imbau Generasi Muda Tak Paksakan Pesta Mewah

Cerita Dedi Mulyadi Menikah Sederhana, Kini Imbau Generasi Muda Tak Paksakan Pesta Mewah

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
  • print Cetak

Jabarin, Bandung – Pengalaman pribadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) saat menikah sederhana menjadi dasar lahirnya imbauan agar generasi muda tidak memaksakan pesta pernikahan mewah. Ia bahkan berencana menerbitkan surat edaran untuk menekan budaya gengsi yang dinilai membebani ekonomi keluarga.

Cerita itu disampaikan Dedi saat menghadiri Dies Natalis di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rabu (8/4/2026). Ia mengisahkan bahwa pernikahannya digelar tanpa kemewahan dan tanpa membebani orang tua.

Saat itu, akad dilaksanakan pada pagi hari, lalu dilanjutkan syukuran sederhana di rumah dengan sajian khas Sunda. Dedi mengatakan, uang dari amplop pernikahannya itu kemudian dia manfaatkan sebagai modal usaha.

Menurut Dedi, pengalaman tersebut membuktikan bahwa pernikahan tidak harus identik dengan biaya besar. Ia menilai, kesederhanaan justru memberi ruang bagi pasangan untuk membangun kehidupan yang lebih stabil setelah menikah.

“Kesederhanaan jauh lebih penting daripada gengsi. Pernikahan bukan soal kemewahan, tapi bagaimana membangun masa depan,” ujarnya.

Dedi menyoroti fenomena pesta pernikahan mewah yang masih marak di masyarakat. Ia menilai budaya “kajeun teuing tekor asal sohor” mendorong orang untuk tampil berlebihan meski harus menanggung kerugian finansial.

Menurutnya, kondisi tersebut juga memicu praktik pernikahan yang cenderung transaksional. Dampaknya, pasangan baru justru dihadapkan pada beban ekonomi sejak awal membangun rumah tangga.

Karena itu, ia mendorong perubahan pola pikir, tidak hanya bagi anak muda tetapi juga orang tua. Ia menekankan agar prioritas keluarga lebih diarahkan pada pendidikan dibandingkan pesta besar.

Melalui rencana penerbitan surat edaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap muncul kesadaran baru. Generasi muda diharapkan lebih memilih pernikahan sederhana dan fokus pada masa depan yang lebih stabil.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi

  • ilustrasi by canva

    Pemprov Jabar Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan, Tak Perlu KTP Pemilik Asli

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mulai 6 April 2026, wajib pajak tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan saat membayar pajak tahunan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, masyarakat cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta KTP pihak yang menguasai kendaraan. Kebijakan […]

  • BMKG: 93 Persen Wilayah Jabar Alami Kemarau Lebih Kering pada 2026

    BMKG: 93 Persen Wilayah Jabar Alami Kemarau Lebih Kering pada 2026

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Jabar – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami musim kemarau lebih kering pada 2026. Bahkan, kondisi tahun ini disebut lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis dalam 30 tahun terakhir. Prakirawan BMKG Jawa Barat, Vivi Indhira, menyebut sebanyak 93 persen wilayah di Jabar akan mengalami curah hujan […]

  • Foto Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam agenda Musrenbang Jabar 2027 di Bale Gede, Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4). (Tangkapan Layar YouTube Bapeda Jabar)

    KDM Usul Pajak Kendaraan Dihapus, Diganti Jalan Berbayar

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Subang – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau pay per use bagi pengguna jalan di wilayah Jawa Barat. Wacana tersebut disampaikan sebagai bagian dari konsep pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai lebih modern, berkualitas, dan berkeadilan bagi masyarakat. Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat […]

  • Stories of Resilience: Failed Gadgets That Paved the Way for Future Successes

    Stories of Resilience: Failed Gadgets That Paved the Way for Future Successes

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • SPMB Jabar Carut Marut, KDM Copot Kepala Tikomdik dan Semprot Tim IT, Netizen: Kadisdik Kemana?

    SPMB Jabar Carut Marut, KDM Copot Kepala Tikomdik dan Semprot Tim IT, Netizen: Kadisdik Kemana?

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 kembali menjadi sorotan publik. Setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Selasa (9/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, KDM sempat menegur tim teknologi informasi (IT) yang menangani sistem […]

  • Foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat sidak di Samsat Soekarno-Hatta, Bandung. (Tangkapan layar)

    Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung, Kebijakan Pajak Belum Berjalan

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung. Keputusan ini diambil setelah kebijakan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan belum berjalan di lapangan. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 6 April 2026. Wajib pajak kini tak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik kendaraan pertama saat membayar pajak tahunan. Sebagai […]

expand_less