Headline
light_mode
Beranda » Opini » PC HIKMAHBUDHI Tangsel Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Gratifikasi yang Seret Nama Menhut Raja Juli Antoni

PC HIKMAHBUDHI Tangsel Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Gratifikasi yang Seret Nama Menhut Raja Juli Antoni

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
  • print Cetak

Jabarin, Tangerang Selatan -Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PC HIKMAHBUDHI) Kota Tangerang Selatan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara tuntas dugaan gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai perkara tersebut menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional, independen, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Ketua PC HIKMAHBUDHI Kota Tangerang Selatan, Trio Anggara, mengatakan pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, setiap dugaan gratifikasi tetap harus ditelusuri secara menyeluruh.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian sepenuhnya kepada proses hukum. Namun, justru karena Indonesia adalah negara hukum, setiap dugaan gratifikasi harus diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih,” ujar Trio dalam keterangannya.

Sorotan tersebut muncul setelah KPK mengonfirmasi telah menerima laporan penolakan gratifikasi dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop yang disebut ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Laporan tersebut disampaikan kepada KPK pada 3 Juli 2026 dan saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK.

Menurut HIKMAHBUDHI, KPK perlu mendalami seluruh rangkaian peristiwa secara komprehensif, termasuk kronologi pemberian amplop, asal-usul dana, tujuan pemberian, nilai uang yang diduga berada dalam amplop, waktu pengembalian, hingga waktu pelaporan kepada KPK.

Trio menegaskan bahwa KPK harus menunjukkan independensinya melalui tindakan nyata.

“Kami mendesak KPK untuk mengusut seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, mulai dari dugaan pemberian amplop, kronologi pengembalian, waktu pelaporan kepada KPK, hingga ada atau tidaknya kaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup, maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang jabatan maupun afiliasi politik,” katanya.

HIKMAHBUDHI juga menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam aturan tersebut, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima dapat dikategorikan sebagai suap, sementara penerima wajib melaporkannya kepada KPK sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, KPK mengingatkan bahwa dugaan gratifikasi yang diterima penyelenggara negara harus dilaporkan kepada lembaga antirasuah. Saat ini, laporan yang disampaikan Raja Juli Antoni masih dianalisis dan diverifikasi untuk menentukan tindak lanjut berikutnya.

Lebih lanjut, HIKMAHBUDHI mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Organisasi tersebut menilai hasil pemeriksaan nantinya harus disampaikan secara terbuka kepada publik, baik apabila ditemukan unsur pidana maupun apabila tidak ditemukan pelanggaran hukum.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap negara. Karena itu, KPK harus menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” ujar Trio.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi

  • foto kdm saat sambutan pada wiuda di ITB

    KDM Siapkan Beasiswa untuk 1.000 Anak Miskin Jabar agar Bisa Kuliah di ITB

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merancang program bantuan pendidikan bagi 1.000 anak dari keluarga miskin di Jawa Barat agar dapat melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Program tersebut disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus membantu keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Dedi Mulyadi, yang […]

  • UIN Jakarta Tegaskan Legalitas Yayasan, Sebut Peninjauan SDIP-TKIP Bagian dari Pengamanan Aset

    UIN Jakarta Tegaskan Legalitas Yayasan, Sebut Peninjauan SDIP-TKIP Bagian dari Pengamanan Aset

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang Selatan – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan legalitas Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah dalam konferensi pers bertajuk “Legalitas Yayasan dan Pengamanan Aset Negara”, Jumat (5/6/2026). Dalam konferensi pers tersebut, UIN memaparkan sejumlah dokumen resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menjadi dasar pencatatan perubahan data kedua yayasan. […]

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berdialog dengan karyawan kebun binatang Bonbin di Bandung. (dok: Jabarprov)

    Pemprov Jabar Bayarkan Tunggakan Gaji Karyawan Kebun Binatang Bandung

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membayarkan tunggakan gaji karyawan Kebun Binatang Bandung yang sebelumnya belum dibayarkan selama dua bulan oleh pengelola. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyaksikan langsung proses pembayaran tersebut kepada para karyawan, Jumat (3/4/2026). Sebelumnya, karyawan Kebun Binatang Bandung hanya menerima upah hingga Januari 2026 dari Yayasan Margasatwa Tamansari. “Saya […]

  • Pemkot Tangsel Pastikan Program Bedah Rumah Tepat Sasaran, 329 Hunian Direalisasikan pada 2026

    Pemkot Tangsel Pastikan Program Bedah Rumah Tepat Sasaran, 329 Hunian Direalisasikan pada 2026

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    JABARIN, TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan terus berkomitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH). Pada 2026, sebanyak 329 unit rumah berhasil direalisasikan melalui program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan warga yang membutuhkan hunian lebih layak. Program yang dijalankan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman […]

  • Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Ajukan Banding

    Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Ajukan Banding

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Jakarta – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution. Dalam putusannya, majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela karena menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal […]

  • Walikota Tangsel mengambil sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon IIb di lingkungan Pemkot Tangsel, Jumat (17/4/2026). (Foto: Ist)

    Wali Kota Tangsel Minta Pejabat Baru Langsung Kerja: Tak Ada Waktu Bernostalgia

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melantik dan mengambil sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon IIb di lingkungan Pemkot Tangsel, Jumat (17/4/2026). Pelantikan tersebut digelar di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan pejabat yang baru dilantik harus segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan tugas […]

expand_less