Moratorium Perumahan di Jabar Tak Berlaku Mutlak, Daerah Bisa Terbitkan Izin di Zona Aman
- account_circle Redaksi Jabarin
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- print Cetak

Jabarin, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memberlakukan moratorium pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan menindaklanjuti perizinan proyek perumahan yang berada di lokasi aman dari risiko banjir maupun tanah longsor.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pembangunan perumahan tetap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, aspek keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan utama.
Menurut Herman, pemerintah kabupaten dan kota dapat menindaklanjuti izin pembangunan perumahan yang tidak memiliki risiko bencana. Sementara itu, Pemprov Jabar menjalankan fungsi pengawasan.
“Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kabupaten/kota punya otoritas untuk menindaklanjuti, silakan,” kata Herman baru-baru ini.
Sebaliknya, pembangunan tidak boleh dilakukan di kawasan rawan banjir dan longsor, terutama jika tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Herman menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota terkait kebijakan tersebut.
“Yang berisiko longsor dan banjir, yang tidak sesuai dengan tata ruang, ya tidak boleh,” ujarnya.
Herman menegaskan, pertumbuhan sektor perumahan tidak boleh mengesampingkan keselamatan warga. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menerbitkan izin pembangunan di kawasan yang memiliki risiko bencana.
Sebagai informasi, kebijakan penghentian sementara penerbitan izin pembangunan rumah atau perumahan di Jawa Barat pertama kali dikeluarkan Dedi Mulyadi pada Desember 2025.
- Penulis: Redaksi Jabarin
