Headline
light_mode
Beranda » Budaya dan Sosial » Diusulkan Jadi Komut, Susi Pudjiastuti Target Tekan Pinjol Lewat BJB

Diusulkan Jadi Komut, Susi Pudjiastuti Target Tekan Pinjol Lewat BJB

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
  • print Cetak

Jabarin, Bandung – Susi Pudjiastuti menyoroti maraknya pinjaman online (pinjol) sebagai persoalan utama yang perlu dibenahi di Jawa Barat. Melalui perannya di Bank Jabar Banten (Bank bjb), ia ingin mendorong bank daerah hadir sebagai solusi pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat.

Menurut Susi, pasar pinjol di Jawa Barat sangat besar dan selama ini banyak dimanfaatkan masyarakat karena kemudahan akses. Namun, tingginya bunga dan risiko gagal bayar dinilai justru membebani, terutama bagi kelompok ekonomi kecil.

“Kalau bisa, pinjol di Jawa Barat di-takeover oleh BJB. Kita bantu masyarakat kecil, turunkan bunga yang tinggi,” ujarnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, penyaluran pinjaman online di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah, dengan Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar. Besarnya pasar tersebut sejalan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang merupakan yang terbesar di Indonesia, sekaligus tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Susi menilai, kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi Bank bjb untuk memperluas peran dalam pembiayaan mikro dan sektor produktif.

Dengan bunga yang lebih terjangkau dan sistem yang lebih terkontrol, bank daerah dinilai bisa menjadi alternatif yang lebih aman dibanding pinjol.

Gagasan itu muncul seiring usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong Susi menjadi Komisaris Utama Bank bjb dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025. Rapat tersebut digelar di Gedung Pakuan, Selasa (28/4/2026).

Dedi menilai Susi sebagai figur berintegritas yang mampu memperkuat pengawasan bank daerah.

Ia juga menegaskan pentingnya ketegasan dalam pengelolaan keuangan, termasuk terhadap kredit bermasalah.

Susi menambahkan, fokus pembiayaan ke depan harus menyasar sektor produktif seperti petani, nelayan, buruh, hingga pelaku UMKM.

Menurutnya, potensi ekonomi Jawa Barat yang besar perlu diimbangi dengan akses keuangan yang adil dan terjangkau.

Meski belum memiliki pengalaman di sektor perbankan, Susi optimistis latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan perspektif baru. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme serta menghindari konflik kepentingan dalam setiap kebijakan.

“Dugaan pun tidak boleh ada,” katanya.

Sebagai informasi, hasil RUPST ini masih akan melalui tahapan persetujuan regulator, termasuk uji kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum resmi ditetapkan.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi

  • HMR Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kabupaten Bogor

    HMR Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kabupaten Bogor

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    JABARIN, BOGOR – Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) menyatakan akan mengawal proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum HMR, Muhamad Aang, mengatakan proses hukum yang berjalan perlu dilakukan secara transparan dan tuntas mengingat perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dan penyelenggaraan pemerintahan […]

  • Pilar Beri Tenggat Tiga Hari kepada Pengelola Air Serpong Lagoon untuk Bahas Kompensasi

    Pilar Beri Tenggat Tiga Hari kepada Pengelola Air Serpong Lagoon untuk Bahas Kompensasi

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangsel – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan memberi waktu tiga hari kerja kepada pengelola instalasi pengolahan air (Water Treatment Plant/WTP) Perumahan Serpong Lagoon untuk membahas kompensasi bagi warga yang terdampak kasus muntaber. Tenggat tersebut disampaikan Pilar setelah berdiskusi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), warga, dan pihak pengelola WTP Serpong Lagoon […]

  • kantor samsat soekarno hatta, bandung

    Aduan Warga Viral, Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung –  Gubernur Jawa Barat menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta setelah muncul laporan warga terkait pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Laporan tersebut mencuat melalui video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, seorang warga mengaku masih diminta menunjukkan KTP asli pemilik kendaraan saat hendak membayar pajak tahunan. Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya […]

  • Foto Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mengikuti rangkaian kegiatan Kirab Mahkota Binokasih dalam rangka Milangkala Tatar Sunda di Cirebon, Minggu (10/5)

    Dinilai Ahistoris, DPRD Jabar Yusuf Maulana Desak KDM Hentikan Karnaval Milangkala Tatar Sunda

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat Yusuf Maulana melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Karnaval Milangkala Tatar Sunda dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Yusuf meminta pemerintah menghentikan rangkaian perayaan tersebut karena dinilai ahistoris dan tidak berpijak pada referensi sejarah yang utuh. Interupsi itu […]

  • Dedi Mulyadi Soroti Kondisi Pers, Jurnalis Terancam Biaya Produksi

    Dedi Mulyadi Soroti Dilema Pers, Jurnalis Takut Kehilangan Biaya Produksi

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti dilema yang dihadapi insan pers di tengah perkembangan media digital. Menurutnya, ancaman terhadap jurnalisme saat ini bukan hanya tekanan dari pihak tertentu, tetapi juga persoalan keberlangsungan produksi dan biaya operasional media. Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM saat memberikan sambutan dalam acara […]

  • Keadilan di Era Layar Sentuh: Dari “No Viral, No Justice” ke Tantangan Sistem Hukum

    Keadilan di Era Layar Sentuh: Dari “No Viral, No Justice” ke Tantangan Sistem Hukum

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Oleh: Septa Aditya Aslam (Peneliti Center for Legal Policy and Digital Dynamics (CLPD) / Pusat Kajian Politik Hukum dan Dinamika Digital & Praktisi Hukum) Rutinitas masyarakat hari ini nyaris selalu dimulai dari layar ponsel. Informasi datang lebih cepat dari sebelumnya, termasuk cerita tentang ketidakadilan. Dalam hitungan jam, sebuah video bisa menyebar luas, memicu kemarahan publik, […]

expand_less