MUI Tetapkan Vape Haram, Produksi dan Perdagangannya Juga Dinyatakan Terlarang
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- print Cetak

Jabarin, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Dokumen itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr KH Aminudin Yakub.
Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang dapat memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.
Zat tersebut mengandung bahan seperti nikotin, gliserin, dan penambah rasa.
MUI juga menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terdapat pada tanaman tembakau atau dapat diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Penggunaan hingga Perdagangan Vape Dinyatakan Haram
Dalam bagian ketentuan hukum, MUI menetapkan tiga poin utama terkait penggunaan rokok elektrik.
Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Kedua, menyalahgunakan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Dengan demikian, ketetapan tersebut tidak hanya mencakup pengguna, tetapi juga aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
MUI Minta Pemerintah Susun Aturan Pelarangan Vape
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat.
Salah satunya, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.
MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan dinilai diperlukan agar kebijakan pengendalian tersebut berjalan secara terarah.
Sementara itu, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diimbau meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta dampak kesehatannya.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.
- Penulis: Tim Redaksi
