Partai Berlabel Islam, Sudahkah Kerjanya Mencerminkan Nilai Islam?
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
- print Cetak

Opini Adilla Wildayani (Mahasiswa Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah)
Setiap menjelang pemilu, kita disuguhi pemandangan yang sama: bendera, jargon, dan janji yang dibungkus simbol agama. Namun, ada pertanyaan mendasar yang jarang diajukan: apa ukuran sebuah partai layak disebut sebagai partai Islam? Labelnya atau kerjanya?
Pertanyaan itu coba dijawab dalam artikel jurnal berjudul Party in Islam (Analytic Study with the Fiqh Siyasah Approach) karya Zarul Arifin dan kawan-kawan, yang terbit di Proceeding Sabajaya Publisher pada 2023.
Artikel tersebut memuat satu gagasan yang patut diperhatikan publik. Para penulis menghitung bahwa kata hizb muncul 20 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk tunggalnya umumnya merujuk pada golongan yang membela agama Allah (hizbullah), sedangkan bentuk jamaknya cenderung merujuk pada kelompok yang menentang rasul.
Dari sini, mereka menarik kesimpulan yang berani: partai yang sungguh-sungguh menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat bisa tergolong hizbullah, meski tidak menggunakan label Islam. Sebaliknya, partai yang abai terhadap rakyat bisa tergolong hizb al-syaithan, meski berlabel Islam.
Gagasan ini seharusnya membuat para politisi gelisah. Ukuran sebuah partai digeser dari kemasan menuju kerja nyata. Pembaca juga diperkenalkan pada teori fungsi partai politik dari Gabriel Almond, yang mencakup komunikasi politik, sosialisasi, rekrutmen kader, dan pengelolaan konflik. Ukuran tersebut dapat digunakan siapa pun untuk menguji partai pilihannya.
Gagasan Berani Membutuhkan Pijakan Kuat
Di titik inilah artikel tersebut menghadapi persoalan. Ayat-ayat yang dirujuk mendefinisikan hizbullah melalui iman dan loyalitas kepada Allah. Namun, penulis menggunakan ukuran lain, yakni fungsi partai dalam menampung aspirasi rakyat, tanpa membangun jembatan tafsir yang memadai.
Padahal, menyebut sebuah partai sebagai hizb al-syaithan merupakan penilaian teologis yang berat. Tanpa dasar yang kokoh, gagasan seperti ini mudah berubah menjadi alat saling memberi cap dan saling menghujat. Hal itu justru menjadi salah satu persoalan dalam politik kita.
Persoalan kedua lebih mendasar: janji judul tidak sepenuhnya ditepati. Artikel tersebut mengaku menggunakan pendekatan fiqh siyasah dan menjanjikan analisis ijtihad serta ragam fatwa tentang keberadaan partai.
Faktanya, tidak ada pemetaan perdebatan ulama mengenai pandangan yang membolehkan maupun melarang keberadaan partai. Kaidah seperti maslahah mursalah, sadd al-dzari’ah, atau siyasah syar’iyyah tidak dibahas secara mendalam. Satu fatwa pun tidak dikutip.
Sebagian besar halaman justru berisi teori ilmu politik umum. Ibarat memesan rendang, tetapi yang disajikan sayur bening: sehat, rapi, tetapi bukan yang dipesan.
Ada pula persoalan ketelitian. Artikel tersebut menyebut partai di Indonesia melahirkan “preman politik” dan hanya aktif saat pemilu, tetapi tidak menyertakan data pendukung.
Rujukan pada disertasi Elaine Johnson dan National Democratic Institute juga tidak tercantum dalam daftar pustaka. Terjemahan definisi Friedrich dinilai menyimpang dari teks aslinya. Tahun rujukan Eko Sugitario berbeda antara naskah dan daftar pustaka, sementara ejaan beberapa nama tidak konsisten.
Untuk tulisan yang membahas persoalan sebesar kekuasaan, ketelitian semacam ini tidak boleh dianggap sepele.
Pesan Terbaik: Jangan Jadi Penjaga Gawang
Meski memiliki sejumlah kelemahan, ada satu seruan dalam artikel ini yang layak digarisbawahi. Penulis mendorong partai Islam agar berhenti sekadar menjadi “penjaga gawang”, yakni hanya menyaring rancangan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Islam.
Sebaliknya, partai Islam didorong menyusun rancangan sendiri, berijtihad secara politik, dan menawarkan agenda reformasi yang inklusif.
Ini merupakan kritik yang patut diperhatikan. Partai yang hanya hadir untuk menolak berisiko kehilangan peran dalam menawarkan solusi. Umat tidak hanya membutuhkan pembela moral di ujung proses legislasi. Umat juga membutuhkan gagasan tentang pendidikan yang adil, ekonomi yang tidak mencekik, dan pemerintahan yang bersih.
Nilai-nilai Islam bukan sekadar stempel yang ditempelkan pada akhir proses politik. Nilai tersebut semestinya tercermin dalam isi kebijakan.
Tiga Pertanyaan untuk Pemilih
Dari artikel ini, ada tiga pertanyaan praktis yang bisa dibawa ke ruang publik.
Pertama, apakah partai tersebut mendengar aspirasi warga di luar musim kampanye?
Kedua, apakah partai itu mendidik dan menyiapkan kader, atau hanya mencari figur populer?
Ketiga, apakah partai berani menawarkan gagasan, atau hanya pandai menolak dan memanfaatkan simbol?
Artikel Arifin dan kawan-kawan bukan kata akhir tentang partai dalam Islam. Tulisan tersebut lebih tepat dibaca sebagai pintu masuk bagi mahasiswa dan peneliti, yang masih perlu dilengkapi dengan literatur primer fiqh siyasah dan kajian empiris terbaru.
Namun, satu pesannya layak diingat sebelum pemilu berikutnya: label bisa dicetak murah, sedangkan keberpihakan harus dibuktikan.
- Penulis: Tim Redaksi
