Headline
light_mode
Beranda » News » YSH Pertanyakan Langkah UIN Jakarta Bahas BMN Saat Sengketa Aset Berjalan

YSH Pertanyakan Langkah UIN Jakarta Bahas BMN Saat Sengketa Aset Berjalan

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
  • print Cetak

Jabarin, Tangerang Selatan – Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) Jakarta mempertanyakan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Agama dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN).

FGD bertajuk “Pengelolaan dan Pengamanan BMN Kemenag cq. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” itu digelar selama dua hari, Selasa-Rabu (8-9/9/2026), di salah satu hotel kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Persoalannya, menurut YSH, pembahasan mengenai pengamanan aset tersebut dilakukan ketika status hukum sejumlah aset yang dikaitkan dengan UIN Jakarta masih dipersoalkan di pengadilan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Pembela Pendidikan YSH Jakarta, Wahid Pujianto, dalam konferensi pers di Gedung TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (8/9/2026).

Wahid mengatakan YSH tidak dilibatkan dalam FGD tersebut. Padahal, kata dia, yayasan masih bersengketa dengan UIN Jakarta terkait status dan pengelolaan sejumlah aset pendidikan, termasuk TKIP dan SDIP Pamulang.

“Dengan adanya putusan PTUN Jakarta tersebut, seluruh tindakan Kemenag dan UIN Jakarta yang menyatakan aset yayasan sebagai aset negara karena adanya penyerahan aset oleh pembina yayasan versi UIN Jakarta menjadi tidak berdasar,” kata Wahid.

Wahid merujuk pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 9/G/2026/PTUN.Jkt yang menurut YSH membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025.

Menurut Wahid, putusan tersebut menjadi salah satu alasan YSH mempertanyakan dasar hukum Kemenag dan UIN Jakarta menggelar FGD yang membahas pengelolaan serta pengamanan BMN.

“Proses banding di PTUN Jakarta tidak serta merta membuat KMA dapat dilaksanakan dan dijadikan dasar hukum untuk menarik posisi yayasan menjadi milik negara,” ujarnya.

YSH juga menyebut PTUN Jakarta sebelumnya telah mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Menteri Agama menunda pelaksanaan KMA tersebut sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar itu, Wahid menilai seharusnya seluruh pihak menunggu proses hukum selesai sebelum mengambil langkah yang berkaitan dengan aset yang masih disengketakan.

Selain mempersoalkan FGD, YSH membantah klaim bahwa aset TKIP dan SDIP Pamulang merupakan BMN.

Wahid menyebut aset sekolah tersebut berdiri di atas tanah dengan SHGB Nomor 7826 atas nama YSH seluas 7.377 meter persegi. Bangunan sekolah, kata dia, juga dibangun menggunakan dana yayasan.

“Kami meminta penjelasan apa dasar UIN Jakarta menyatakan aset yayasan sebagai BMN. Apakah ada satu rupiah uang negara digunakan untuk membangun sekolah yang dimiliki YSH? Jika ada, tolong ditunjukkan buktinya,” katanya.

Wahid menambahkan, persoalan aset tersebut juga masih berkaitan dengan proses hukum lain. YSH saat ini menggugat keabsahan Akta Nomor 05 Tahun 2026 yang dibuat Notaris Munyati Sulam melalui Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 220/Pdt.G/2026/PN.Dpk.

YSH juga mengaku telah melaporkan dugaan pemalsuan terkait akta tersebut ke Polda Metro Jaya.

Karena itu, YSH meminta Kemenag dan UIN Jakarta tidak mengambil langkah yang berpotensi memengaruhi status maupun pengelolaan aset sebelum seluruh proses hukum selesai.

“Kami meminta agar para pihak menunggu proses hukum yang masih berjalan terkait masalah ini hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” ujar Wahid.

YSH juga meminta agar sengketa aset tidak kembali mengganggu kegiatan belajar mengajar di TKIP dan SDIP Pamulang.

Sementara itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih dimintai tanggapan mengenai dasar hukum pelaksanaan FGD tersebut serta status aset TKIP dan SDIP Pamulang yang dipersoalkan YSH.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi

  • Diminta Klarifikasi Kasus KUR, Pejabat BRI Pamulang Kirim Pesan Soal Pencemaran Nama Baik

    Diminta Klarifikasi Kasus KUR, Pejabat BRI Pamulang Kirim Pesan Soal Pencemaran Nama Baik

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang Selatan – Upaya konfirmasi terkait dugaan persoalan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Serua, Ciputat, belum membuahkan penjelasan resmi dari pihak bank. Di tengah proses peliputan yang masih berlangsung, wartawan menerima pesan dari seorang pejabat BRI yang menyinggung kemungkinan adanya pemberitaan yang dianggap tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik. […]

  • Siang Bolong Truk Kuasai Jalan Tekno, Dewan Julham Minta Kadishub Tangsel Tegur Perusahaan Armada

    Siang Bolong Truk Kuasai Jalan Tekno, Dewan Julham Minta Kadishub Tangsel Tegur Perusahaan Armada

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang Selatan – Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Julham Firdaus, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah truk besar yang parkir di kawasan Jalan Tekno, Serpong, Rabu (10/6/2026). Dalam sidak tersebut, Julham menemukan sejumlah kendaraan berat yang terparkir di bahu jalan pada siang hari. Kondisi itu dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna […]

  • dok: polda jabar

    Lansia di Sukabumi Ditangkap, Diduga Cabuli Perempuan Disabilitas

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Sukabumi – Kepolisian Daerah Jawa Barat menangkap seorang pria lanjut usia berinisial US (65). Ia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Desa Parungseah, Kabupaten Sukabumi. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Hendra Rochmawan, mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan. Dari hasil sementara, perbuatan itu diduga baru terjadi satu kali. Peristiwa tersebut […]

  • Pemprov Jabar Siap Bangun FK UIN Bandung, Mahasiswa Miskin Diminta Gratis

    Pemprov Jabar Siap Bangun FK UIN Bandung, Mahasiswa Miskin Diminta Gratis

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan siap mendukung pembangunan Fakultas Kedokteran (FK) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Namun, dukungan tersebut disertai syarat tegas: mahasiswa dari keluarga miskin di Jawa Barat harus bisa kuliah gratis. Pernyataan itu disampaikan Dedi saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-58 UIN Bandung, Rabu (8/4/2026). Ia […]

  • Design Transcended: When Art Meets Technology in Gadgetry

    Design Transcended: When Art Meets Technology in Gadgetry

    • calendar_month Jumat, 2 Feb 2024
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Exploring the Tech-Savvy WondersThe delineation between digital and physical continues to blur, weaving a fabric of reality that resonates with the beats of progress. Within this exciting nexus, entrepreneurs and tech aficionados find a fertile ground to cultivate, explore, and thrive. As we navigate through the myriad of gadget-driven narratives, there are key trends and […]

  • Diskusi Bersama Polda Metro Jaya, Aktivis Tangsel Dorong Polri Kembali ke Marwahnya

    Diskusi Bersama Polda Metro Jaya, Aktivis Tangsel Dorong Polri Kembali ke Marwahnya

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangsel – Perubahan tagline Polri dari Presisi menjadi Polri Bersama Masyarakat dinilai harus diikuti perubahan nyata dalam budaya pelayanan dan pendekatan kepolisian kepada masyarakat. Aktivis Jaringan Kebudayaan Rakyat, Tb. Ardhiansyah Adhit, mengatakan perubahan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pergantian slogan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pengayom masyarakat. Hal itu disampaikannya […]

expand_less