Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
- print Cetak
Jabarin, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pelantikan tersebut menandai kembali aktifnya lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Acara dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat negara.
Dalam susunan baru Wantimpres, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota. Sementara Hatta Rajasa dipercaya sebagai Wakil Ketua dan Muhammad Qodari menjabat Sekretaris merangkap anggota.
Selain tiga nama tersebut, Prabowo juga menunjuk sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi, pengusaha, mantan pejabat negara hingga figur publik. Di antaranya Quraish Shihab, Shinta Nuriyah Wahid, Chairul Tanjung, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Salim Segaf Al Jufri, Rocky Gerung, Jusuf Hamka, Anwar Usman hingga Ignasius Jonan.
Dalam prosesi pelantikan, para anggota Wantimpres mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Mereka berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Wantimpres merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai amanat Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Keanggotaan Wantimpres periode ini berjumlah 26 orang dengan komposisi yang berasal dari beragam bidang keahlian dan pengalaman.
Susunan Pimpinan Wantimpres 2026
- Pratikno (Ketua)
- Hatta Rajasa (Wakil Ketua)
- Muhammad Qodari (Sekretaris)
Sementara 23 anggota lainnya berasal dari kalangan tokoh agama, pengusaha, akademisi, mantan pejabat sipil maupun militer yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi Presiden dalam pengambilan kebijakan nasional.
- Penulis: Tim Redaksi
