Polemik Rekrutmen BYD Subang, KDM Siapkan Pertemuan dengan Aparat Keamanan
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month 8 jam yang lalu
- print Cetak

Jabarin, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana turun langsung menangani polemik penyerapan tenaga kerja lokal di pabrik mobil listrik BYD, Kabupaten Subang.
Dedi mengatakan akan mengundang jajaran aparat keamanan di wilayah Subang untuk membahas situasi di sekitar kawasan industri tersebut. Ia juga berencana mendatangi lokasi pabrik guna memastikan aktivitas investasi tetap berjalan kondusif.
“Sudah, nanti kita mau datengin. Mau saya undang seluruh jajaran keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Subang untuk sama-sama menjaga itu dengan cepat,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11/2026).
Polemik ini mencuat setelah Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi demonstrasi di kawasan pabrik BYD pada akhir Oktober 2026. Mereka mempersoalkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat di tengah masuknya investasi industri berskala besar ke Subang.
FMSB menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi warga yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Mereka juga membantah penyebutan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menegaskan bahwa demonstrasi di pabrik BYD merupakan aksi pertama yang mereka lakukan di lokasi tersebut.
Komposisi Pekerja BYD Jadi Sorotan
Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal menjadi perhatian karena terdapat perbedaan antara jumlah pekerja asal Jawa Barat dan warga yang berdomisili di Kabupaten Subang.
Berdasarkan keterangan Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, per November 2026 pabrik BYD telah mempekerjakan hampir 6.000 orang. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan warga negara Indonesia.
Dari kelompok pekerja asal Indonesia tersebut, sekitar 80 persen berasal dari Jawa Barat. Sementara itu, sekitar 30 persen dari pekerja asal Jawa Barat berdomisili di Kabupaten Subang.
BYD menjelaskan kebutuhan industri manufaktur otomotif memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan dan pengalaman khusus. Untuk sejumlah posisi, perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja di sektor otomotif, sehingga perekrutan juga dilakukan dari daerah lain yang memiliki basis industri serupa.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan merekrut tenaga kerja berpengalaman dari luar Subang.
Dedi Pilih Pendekatan Komunikasi
Dedi mengatakan penyelesaian persoalan tersebut akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan komunikasi antarpihak, bukan tindakan represif.
Ia mencontohkan keberadaan industri perakitan mobil di Purwakarta yang menurut pengamatannya tidak menghadapi persoalan serupa.
“Misalnya di Purwakarta ada juga industri mobil walaupun perakitan, saya lihat enggak ada problem apa pun. Nanti mungkin ada faktor-faktor penyebab lain yang harus segera dikomunikasikan,” tuturnya.
Dedi juga menyebut operasional pabrik BYD saat ini masih berjalan aman. Ia mengatakan belum menerima laporan langsung mengenai keluhan dari pihak investor.
Meski demikian, pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan iklim investasi tetap kondusif sekaligus mencegah praktik premanisme dan pungutan liar di lingkungan industri.
Sebelumnya, manajemen BYD melalui Head of Public and Government Relations Luther Panjaitan menyampaikan keberatan atas demonstrasi yang disebut terjadi berulang kali di sekitar fasilitas produksinya. Perusahaan berharap pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tuntutan yang disampaikan demonstran.
Pabrik BYD di Subang diresmikan pada 3 September 2026. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 150.000 unit kendaraan per tahun dan diproyeksikan menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja saat beroperasi penuh.
Hingga berita ini disusun, belum ada jadwal pasti mengenai kunjungan Dedi ke pabrik maupun pertemuan koordinasi dengan jajaran aparat keamanan di Kabupaten Subang.
- Penulis: Tim Redaksi
