Headline
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Pemkot Tangsel Dukung Program Sekolah Gratis, Perluas Akses Pendidikan bagi Masyarakat

Pemkot Tangsel Dukung Program Sekolah Gratis, Perluas Akses Pendidikan bagi Masyarakat

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
  • print Cetak

Jabarin, Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sekolah Gratis yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Banten. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Dukungan itu disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie saat mendampingi Gubernur Banten Andra Soni dalam kegiatan monitoring Program Sekolah Gratis di SMA PGRI 56 Ciputat, Selasa (2/6/2026).

Menurut Benyamin, Program Sekolah Gratis memberikan peluang yang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan, khususnya bagi mereka yang belum tertampung di sekolah negeri. Melalui dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi Banten, siswa dapat memilih sekolah swasta yang berada dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya tanpa terbebani biaya pendidikan.

“Program yang diinisiasi Pak Gubernur ini tentunya akan sangat mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Program ini mencakup sejumlah sekolah swasta di Tangerang Selatan sehingga siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dapat memilih sekolah swasta terdekat dari lingkungan tempat tinggalnya dan memperoleh bantuan biaya pendidikan dari APBD Provinsi Banten,” ujar Benyamin.

Ia menilai program tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, program ini menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Benyamin menjelaskan, semangat Program Sekolah Gratis sejalan dengan kebijakan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2022. Melalui program bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di SMP Negeri, Pemkot Tangsel telah membantu ribuan siswa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

“Kita sudah sejak tahun 2022 menyiapkan bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di SMP Negeri untuk bersekolah di SMP swasta, dan itu kita alokasikan untuk 5.000 murid,” jelasnya.

Benyamin berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus diperkuat guna memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di sekolah swasta.

Pada tahun ajaran 2026, sebanyak 70 siswa kelas X di SMA PGRI 56 Ciputat telah mengikuti program tersebut. Selain membantu siswa dan orang tua, program ini juga memberikan kepastian pembiayaan bagi sekolah sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Untuk seluruh peserta program sekolah gratis ini harus membuat komitmen, komitmen sekolah kepada murid, komitmen murid kepada sekolah, dan komitmen orang tua kepada anak dan kepada sekolah, agar program ini di masa depan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan berpendidikan,” kata Andra Soni.

Menurutnya, bertambahnya jumlah peserta didik melalui Program Sekolah Gratis juga berdampak positif terhadap operasional sekolah. Dukungan pembiayaan yang lebih baik memungkinkan sekolah meningkatkan sarana pembelajaran, kualitas layanan pendidikan, serta kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kita harapkan supaya proses belajar-mengajarnya bisa semakin maksimal, sehingga kualitas pendidikan di Banten terus meningkat,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sekolah, dan orang tua, Program Sekolah Gratis diharapkan mampu memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak serta menciptakan generasi muda yang berdaya saing, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi

  • Bea Cukai Banten Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp62 Miliar, Selamatkan Potensi Kerugian Rp40 Miliar

    Bea Cukai Banten Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp62 Miliar, Selamatkan Potensi Kerugian Rp40 Miliar

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    JABARIN.ID, TANGSEL – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten memusnahkan 41.280.402 batang rokok ilegal hasil penindakan, Jumat (21/8/2026). Rokok ilegal yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) itu memiliki nilai mencapai Rp62,27 miliar dengan potensi kerugian negara dari sektor cukai sebesar Rp39,95 miliar. Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo mengatakan, barang […]

  • SPMB Jabar Carut Marut, KDM Copot Kepala Tikomdik dan Semprot Tim IT, Netizen: Kadisdik Kemana?

    SPMB Jabar Carut Marut, KDM Copot Kepala Tikomdik dan Semprot Tim IT, Netizen: Kadisdik Kemana?

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 kembali menjadi sorotan publik. Setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Selasa (9/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, KDM sempat menegur tim teknologi informasi (IT) yang menangani sistem […]

  • PTUN Jakarta Batalkan KMA Integrasi Sekolah ke UIN Jakarta, Yayasan Desak Menteri Agama Cabut Aturan

    PTUN Jakarta Batalkan KMA Integrasi Sekolah ke UIN Jakarta, Yayasan Desak Menteri Agama Cabut Aturan

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangsel – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Yayasan Ketilang Insan Mandiri terhadap Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025 yang menjadi dasar integrasi sejumlah sekolah ke dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (16/7/2026) dalam perkara Nomor 9/G/2026/PTUN.JKT. Dalam amar putusannya, majelis […]

  • Foto Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mengikuti rangkaian kegiatan Kirab Mahkota Binokasih dalam rangka Milangkala Tatar Sunda di Cirebon, Minggu (10/5)

    Dinilai Ahistoris, DPRD Jabar Yusuf Maulana Desak KDM Hentikan Karnaval Milangkala Tatar Sunda

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat Yusuf Maulana melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Karnaval Milangkala Tatar Sunda dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Yusuf meminta pemerintah menghentikan rangkaian perayaan tersebut karena dinilai ahistoris dan tidak berpijak pada referensi sejarah yang utuh. Interupsi itu […]

  • Kolase foto Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (kiri) dan Wagub Kalbar (kanan). (Dok: Ist)

    Dedi Mulyadi Respons Santai Tantangan Wagub Kalbar: Tiap Daerah Punya Beban Berbeda

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Subang – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai polemik perbandingan pembangunan infrastruktur antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Ia memilih meredam perdebatan dan menegaskan bahwa setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Polemik ini mencuat setelah pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan yang menyinggung perbandingan pembangunan jalan. Bahkan, […]

  • Fraksi Golkar Minta KDM Ga Perlu Tanggapi Kritik Karnaval Tatar Sunda dalam Paripurna

    Fraksi Golkar Minta KDM Ga Perlu Tanggapi Kritik Karnaval Tatar Sunda dalam Paripurna

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Kritik Anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf terhadap Karnaval Milangkala Tatar Sunda dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat mendapat respons dari Fraksi Golkar. Permintaan itu disampaikan usai Maulana menyampaikan interupsi panjang terkait pelaksanaan Milangkala Tatar Sunda di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam agenda paripurna LKPJ, Senin, 11 Mei 2026. Ketua […]

expand_less