Headline
light_mode
Beranda » Opini » PC HIKMAHBUDHI Tangsel Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Gratifikasi yang Seret Nama Menhut Raja Juli Antoni

PC HIKMAHBUDHI Tangsel Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Gratifikasi yang Seret Nama Menhut Raja Juli Antoni

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
  • print Cetak

Jabarin, Tangerang Selatan -Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PC HIKMAHBUDHI) Kota Tangerang Selatan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara tuntas dugaan gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai perkara tersebut menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional, independen, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Ketua PC HIKMAHBUDHI Kota Tangerang Selatan, Trio Anggara, mengatakan pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, setiap dugaan gratifikasi tetap harus ditelusuri secara menyeluruh.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian sepenuhnya kepada proses hukum. Namun, justru karena Indonesia adalah negara hukum, setiap dugaan gratifikasi harus diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih,” ujar Trio dalam keterangannya.

Sorotan tersebut muncul setelah KPK mengonfirmasi telah menerima laporan penolakan gratifikasi dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop yang disebut ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Laporan tersebut disampaikan kepada KPK pada 3 Juli 2026 dan saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK.

Menurut HIKMAHBUDHI, KPK perlu mendalami seluruh rangkaian peristiwa secara komprehensif, termasuk kronologi pemberian amplop, asal-usul dana, tujuan pemberian, nilai uang yang diduga berada dalam amplop, waktu pengembalian, hingga waktu pelaporan kepada KPK.

Trio menegaskan bahwa KPK harus menunjukkan independensinya melalui tindakan nyata.

“Kami mendesak KPK untuk mengusut seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, mulai dari dugaan pemberian amplop, kronologi pengembalian, waktu pelaporan kepada KPK, hingga ada atau tidaknya kaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup, maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang jabatan maupun afiliasi politik,” katanya.

HIKMAHBUDHI juga menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam aturan tersebut, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima dapat dikategorikan sebagai suap, sementara penerima wajib melaporkannya kepada KPK sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, KPK mengingatkan bahwa dugaan gratifikasi yang diterima penyelenggara negara harus dilaporkan kepada lembaga antirasuah. Saat ini, laporan yang disampaikan Raja Juli Antoni masih dianalisis dan diverifikasi untuk menentukan tindak lanjut berikutnya.

Lebih lanjut, HIKMAHBUDHI mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Organisasi tersebut menilai hasil pemeriksaan nantinya harus disampaikan secara terbuka kepada publik, baik apabila ditemukan unsur pidana maupun apabila tidak ditemukan pelanggaran hukum.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap negara. Karena itu, KPK harus menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” ujar Trio.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi

  • PBG Belum Terbit, Satpol PP Tangsel Diminta Tegas Sikapi Pembangunan Kontrakan 3 Lantai

    PBG Belum Terbit, Satpol PP Tangsel Diminta Tegas Sikapi Pembangunan Kontrakan 3 Lantai

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    JABARIN, TANGERANG SELATAN – Pembangunan sebuah bangunan tiga lantai yang direncanakan menjadi kontrakan sekitar 70 pintu di Jalan Astek, RT 001/04, Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, masih berlangsung meski Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terbit. Bangunan tersebut berada di pinggir Jalan Astek, hanya sekitar 15 meter dari Jalan Pahlawan Seribu, salah satu ruas jalan […]

  • Kasus SIP Pamulang Naik ke Ranah Pidana, Rektor dan Warek II UIN Dilaporkan

    Kasus SIP Pamulang Naik ke Ranah Pidana, Rektor dan Warek II UIN Dilaporkan

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Tangerang Selatan, Jabarin – Polemik Sekolah Islam Pembangunan (SIP) Pamulang memasuki babak baru. Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) Jakarta melalui tim kuasa hukumnya melaporkan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar dan Wakil Rektor II Imam Subchi ke kepolisian. Kuasa hukum YSH, Ferdian Utama, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi saat […]

  • Siapa Pengembang Aplikasi SPMB Jabar 2026? Anggaran dan Vendor Masih Jadi Tanda Tanya

    Siapa Pengembang Aplikasi SPMB Jabar 2026? Anggaran dan Vendor Masih Jadi Tanda Tanya

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat (Jabar) 2026 belum mereda. Di tengah gelombang keluhan masyarakat terkait gangguan sistem, muncul pertanyaan baru yang mulai ramai diperbincangkan: siapa pihak yang mengembangkan aplikasi SPMB dan berapa anggaran yang digunakan untuk membangunnya? Sorotan publik menguat setelah Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) […]

  • Buntut Kericuhan di SDIP, Rektor UIN Jakarta Dilaporkan ke Ombudsman

    Buntut Kericuhan di SDIP, Rektor UIN Jakarta Dilaporkan ke Ombudsman

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang Selatan – Buntut insiden yang terjadi di SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang pada awal Juni 2026, seorang orang tua murid melaporkan pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ke sejumlah lembaga negara. Laporan tersebut diajukan oleh Brian Muhammad, orang tua murid SDIP, kepada Senat UIN Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi […]

  • Sering Terjadi Kecelakaan, Warga Bangun Portal Swadaya di Perlintasan Rawa Buntu

    Sering Terjadi Kecelakaan, Warga Bangun Portal Swadaya di Perlintasan Rawa Buntu

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Adhit
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangsel – Warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, berencana membangun portal swadaya di perlintasan sebidang Jalan Raya Rawa Buntu, tepatnya di bawah Jembatan Rawa Buntu. Pembangunan portal tersebut digagas bersama unsur tiga pilar sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya risiko kecelakaan di lokasi perlintasan kereta yang belum […]

  • Foto Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) Jutek Bongso, SH., (tengah). (Dok: Pasjabar)

    Tim Hukum Jabar Istimewa Pastikan Ambil Langkah Hukum soal Ancaman ke KDM

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Jabar – Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis), Jutek Bongso, SH, MH memastikan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dugaan ancaman terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang viral di media sosial. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul dorongan dari sejumlah pihak, termasuk Paguyuban Sunda Muda (PSM), agar kasus ancaman tersebut dikawal hingga […]

expand_less