Headline
light_mode
Beranda » Nasional » Ketua FK KBIHU Jabar Sebut Jemaah Haji Lansia “Merepotkan”, Langsung Ditegur Anggota DPR

Ketua FK KBIHU Jabar Sebut Jemaah Haji Lansia “Merepotkan”, Langsung Ditegur Anggota DPR

  • account_circle Redaksi Jabarin
  • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
  • print Cetak

Jabarin, Jakarta – Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Jawa Barat, Syatori, yang menyebut pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah lanjut usia (lansia) “repot dan merepotkan orang lain” memicu interupsi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI, Senin (6/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Syatori saat menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus mengusulkan adanya batasan usia bagi calon jemaah haji dengan mempertimbangkan aspek istitha’ah atau kemampuan fisik dan finansial.

“Kalau yang lansia itu sebenarnya satu, kalau bisa ada batasan umur dan benar-benar dilakukan. Sebab lansia itu pelaksanaan hajinya repot dan merepotkan orang lain, Pak,” kata Syatori dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, banyak jemaah lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama pelaksanaan ibadah haji, mulai dari penggunaan kursi roda hingga pendampingan khusus dalam menjalankan rangkaian ibadah.

Ia mengaku dalam satu kelompok terbang yang didampinginya terdapat lebih dari 60 jemaah yang memerlukan bantuan dorong selama berada di Tanah Suci.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas Janusanti Rumambi.

Dalam interupsinya, Matindas meminta Syatori mencabut penggunaan istilah “merepotkan” karena dinilai tidak tepat untuk disampaikan dalam forum resmi yang disiarkan secara langsung.

“Saya ingin mengingatkan KBIHU untuk mencabut istilah lansia itu merepotkan. Ini live loh ya. Jangan ada bahasa jemaah haji lansia itu merepotkan,” tegas Matindas.

Setelah mendapat teguran, Syatori dan pihak FK KBIHU memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan jemaah lansia.

Menurut mereka, yang ingin disampaikan adalah perlunya perhatian dan pelayanan khusus yang lebih intensif bagi kelompok lansia maupun penyandang disabilitas selama penyelenggaraan ibadah haji.

Isu jemaah haji lansia memang menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji setiap tahun.

Panjang antrean keberangkatan haji di berbagai daerah membuat banyak calon jemaah yang mendaftar saat usia produktif baru mendapatkan kesempatan berangkat ketika telah memasuki usia lanjut.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji karena membutuhkan dukungan layanan kesehatan, pendampingan, serta fasilitas khusus bagi kelompok rentan.

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama saat ini terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji guna meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

  • Penulis: Redaksi Jabarin

Rekomendasi

  • Hunger, thirst and chaos in southern Gaza as hostilities drive humanitarian aid to the brink of collapse

    Hunger, thirst and chaos in southern Gaza as hostilities drive humanitarian aid to the brink of collapse

    • calendar_month Kamis, 8 Feb 2024
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Twelve-year-old Do’a Atef spends her days knocking on doors begging for food, or gathering firewood from a dusty hill near a refugee camp outside Rafah, in southern Gaza, to cook the few tomatoes and peppers given to her by strangers. Do’a told NBC News that she was displaced from her home in Beit Lahia in […]

  • Siapa Pengembang Aplikasi SPMB Jabar 2026? Anggaran dan Vendor Masih Jadi Tanda Tanya

    Siapa Pengembang Aplikasi SPMB Jabar 2026? Anggaran dan Vendor Masih Jadi Tanda Tanya

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat (Jabar) 2026 belum mereda. Di tengah gelombang keluhan masyarakat terkait gangguan sistem, muncul pertanyaan baru yang mulai ramai diperbincangkan: siapa pihak yang mengembangkan aplikasi SPMB dan berapa anggaran yang digunakan untuk membangunnya? Sorotan publik menguat setelah Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) […]

  • UIN Jakarta Klaim SDIP-TKIP Aset Negara, Yayasan Tegaskan Tanah Milik Sendiri

    UIN Jakarta Klaim SDIP-TKIP Aset Negara, Yayasan Tegaskan Tanah Milik Sendiri

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang Selatan – Sengketa antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta kembali memanas setelah kedua pihak saling melontarkan klaim terkait status pengelolaan SD Islam Pembangunan (SDIP) dan TK Islam Pembangunan (TKIP) di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwani, menegaskan kedatangan rombongan UIN bersama unsur Kementerian Agama […]

  • Dedi Mulyadi Dorong Biogas Jadi Alternatif LPG di Tengah Kenaikan Harga

    Dedi Mulyadi Dorong Biogas Jadi Alternatif LPG di Tengah Kenaikan Harga

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif LPG di tengah kenaikan harga elpiji nonsubsidi. Ia menilai kearifan lokal dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil. Menurut Dedi, biogas bisa dihasilkan dari pengolahan limbah organik seperti kotoran sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat bahkan telah […]

  • ilustrasi by canva

    Pemprov Jabar Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan, Tak Perlu KTP Pemilik Asli

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Jabarin
    • 0Komentar

    Jabarin, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mulai 6 April 2026, wajib pajak tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan saat membayar pajak tahunan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, masyarakat cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta KTP pihak yang menguasai kendaraan. Kebijakan […]

  • SMPN 2 Cikupa Gandeng Polsek Cikupa dan Alumni, Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

    SMPN 2 Cikupa Gandeng Polsek Cikupa dan Alumni, Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jabarin, Tangerang – SMPN 2 Cikupa menggandeng Polsek Cikupa dan alumni sekolah untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada para pelajar. Kegiatan tersebut digelar di lingkungan sekolah pada Jumat, 12 Juni 2026. Sosialisasi menghadirkan Kanit Binmas Polsek Cikupa, Iptu Mahdi, SH, serta alumni SMPN 2 Cikupa angkatan 2016, Trio Anggara, SM, sebagai narasumber. Kegiatan diikuti […]

expand_less